Guna membantu proses data untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU menyiapkan aplikasi yang dinamai Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW).  Aplikasi ini berbasis web untuk membantu mengolah data PAW.

Penjelasan ini disampaikan Eddy, kasubag Teknis Hupmas KPU Provinsi Jawa Timur saat rapat kordinasi dengan mengundang Ketua KPU, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Operator Simpaw Se-Jatim. “Berguna untuk mengolah data Anggota DPR, DPD dan DPRD mulai dari proses input data hingga menghasilkan output berupa laporan,” jelas Eddy, Senin (09/12/2019).

Aplikasi tersebut terdiri dari dua bagian yaitu halaman untuk admin dan halaman publikasi untuk masyarakat. Saat ini juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap data baru yang akan diolah serta dapat digunakan secara berkelanjutan.

Sementara menurut Insan Qoriawan, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, beberapa kebutuhan yang harus disiapkan KPU adalah komputer (PC/laptop), sistem operasi (Windows, Linux, etc.), browser update terbaru (Mozilla, Chrome, IE, Opera, etc.), koneksi internet dan pengguna aplikasi (User).

“Sedangkan user atau pengguna aplikasi SIMPAW terbagi tiga yaitu super admin,  operator dan  publik/masyarakat. Untuk pengguna dari masyarakat, tidak mempunyai akun untuk login, akan tetapi dapat memperoleh informasi terkait PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD yang disediakan pada halaman publikasi,” urai Insan.

Kegiatan ini berlangsung di aula KPU Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 – 9 Desember 2019. Selain pengenalan terkait aplikasi SIMPAW, juga rapat koordinator tentang mekanisme PAW jika ada anggota dewan yang berhenti di masing-masing kabupaten/kota. (kpugres/vet) 

Tidak menutup kemungkinan, anggota DPR, DPRD dan DPD berhalangan tetap sehingga harus berhenti dan digantikan oleh calon penggantian antar waktu (PAW). Jika PAW Anggota DPR dan DPRD, penggantinya calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan dapil yang sama.

Sedangkan PAW Anggota DPD yang menggantikan adalah calon PAW dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari provinsi yang sama.

Insan Qoriawan, Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Jatim menjelaskan bahwa PAW tidak dapat dilaksanakan,  apabila sisa masa jabatan Anggota DPR, DPD dan DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan dewan diterima oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

“Alasan pemberhentian ini diantaranya karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan,” kata Insan,  saat menjelaskan pada Rakor Teknis Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Hasil Pemilu 2019, di Aula Kantor KPU Pasuruan, 8 – 9 Desember 2019

Dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 dan nomor 6 tahun 2019 tentang PAW, jika calon pengganti tidak didapat dari perolehan suara terbanyak urutan berikutnya pada parpol dan dapil karena sesuatu hal, misalnya terdapat terdapat 1 calon PAW dengan perolehan suara sama, calon PAW ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.

Tidak terdapat calon pada suatu dapil, calon PAW ditetapkan dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis. Jika terdapat lebih dari  1 dapil yang berbatasan langsung secara geografis, calon PAW ditetapkan dari dapil dengan penduduk terbanyak

Apabila tidak terdapat calon pada dapil yang berbatasan langsung, calon PAW ditetapkan dari dapil yang tidak berbatasan langsung dengan penduduk terbanyak, tidak terdapat calon pada dapil yang tidak berbatasan langsung, calon PAW ditetapkan dari DCT setingkat diatasnya

Dan apabila tidak terdapat calon yang memperoleh suara (suara nol) pada suatu dapil, calon PAW ditetapkan berdasarkan jenis kelamin perempuan. Jika terdapat lebih  1 calon perempuan, calon PAW ditetapkan yang memiliki nomor urut terkecil (kpugres/vet)

Dua penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Timur berhasil disabet KPU Gresik pada acara Pemberian Apresiasi dan Penghargaan untuk KPU Se-Jatim yang dianggap terbaik dalam melaksanakan kinerjanya. Dua penghargaan tersebut adalah juara 2 untuk kategori Transparansi Informasi dan juara 2 dalam Pengelolaan Logistik dalam Pemilu Tahun 2019.

Menurut Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani, salah satu parameter penilaiannya adalah terdapatnya Rumah Pintar Pemilu (RPP), kebaharuan laman (updating website), publikasi hasil pemilu dan pemilihan, Kabupaten Gresik mempunyai nilai diatas kabupaten/kota yang lain.
“Selain itu, kecepatan dan ketepatan dalam pengunggahan data pada aplikasi pencalonan, pengunggahan hasil rekapitulasi, pelayanan terhadap permintaan informasi dan ketersediaan dokumentasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, menjadi penilaian juga,” ujar Rochani.
Sedangkan menurut Miftahur Rozaq, Divisi Logistik KPU Jatim, KPU Gresik mendapatkan penghargaan terbaik kedua karena dalam mengelola logistik, nilainya lebih bagus dibanding dengan KPU kabupaten/kota lain.
“Diantaranya terkait ketepatan waktu pendistribusian, tingkat kesulitan medan yang ditempuh, ketika ada laporan kekurangan pengiriman dan kerusakan barang, KPU Gresik dianggap tanggap dan fast respon, “ jelas Rozaq.
Sementara, Akhmad Roni, Ketua KPU Gresik mensyukuri pencapaian kinerja yang sudah dilaksanakan KPU Gresik beserta jajarannya. Semua bekerja tanpa lelah sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai motto KPU yaitu Melayani.
“Alhamdulillah, KPU Gresik mendapat 2 penghargaan sekaligus, tidak lepas dari peran dari sekretariat dan badan adhoc yang bekerja optimal pada saat tahapan pemilu 2019 lalu,” jelasnya, Rabu (04/05/2019).
Ada 8 kategori penghargaan yang diberikan KPU Jawa Timur diantaranya terkait Kreasi Sosialisasi dan Parmas, Transparansi Informasi Pemilu, Daftar Pemilih Berkualitas, Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas, Pengelolaan Logistik, Iklan Layanan Masyarakat Kreatif dan Inovatif, inovatif dan Profesional, Penyajian Alat Bukti dalam Penangan Sengketa Pemilu
Penyerahan piala dan penghargaan ini dilaksanakan pada saat acara Rapat Pimpinan di hotel Royal Tretes Pasuruan, yang diikuti semua anggota KPU dan Sekretaris Se-Jawa Timur pada tanggal 3-5 Desember 2019. (kpugres/vet)

kpud-gresikkab – Senin, 2 Desember 2019 pukul 08.00 WIB, KPU Kabupaten Gresik memulai aktivitas dengan kegiatan apel pagi. Apel di gelar di depan kantor KPU Kabupaten Gresik yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Akhmad Roni. Beliau menegaskan bahwa pada Desember ini KPU Kabupaten Gresik harus mempersiapkan dengan baik tahapan-tahapan menuju Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Misalnya terkait pengumuman bakal calon perseorangan. Hal ini harus segera disosialisasikan ke instansi-instansi terkait mengingat pada Januari sudah dimulai tahapan-tahapan yang lebih padat.
“Pada bulan Januari kita sudah memasuki tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, untuk itu kita harus bekerja dengan tepat, termasuk dalam hal anggaran juga harus sudah cair.” Tegas Roni. Di lain hal, pekerjaan yang dilakukan perlu dirasakan dengan kebahagiaan, intinya adalah bekerja dengan bahagia.(kpugres/fian)