Amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik“, disamping itu didorong keinginan Penyelenggara Pemilu disemua tingkatan berkomitmen  untuk bekerja secara profesional, jujur, adil dan transparan.

Semangat tersebut telah diwujudkan KPU RI dalam hal ini Bagian Humas Biro Teknis dan Hupmasy. bekerjasama dengan IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jawa Timur menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) Pengelola’an Pelayanan Informasi dan Dokumentasi   (PPID).

Pelatihan tersebut sedianya hanya 4 KPU kabupaten/kota sebagai pilot project keterbukaan informasi publik di Jawa Timur, namun karena keinginan untuk memaksimalkan peserta sehingga diikuti oleh 10 KPU Kabupaten/kota, yaitu : (1) KPU Kota : Surabaya dan Pasuruan, (2) KPU Kabupaten : Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Ponorogo, Malang, Banyuwangi dan Sumenep masing-masing 2 orang (1 komisioner, 1 sekretariat) serta KPU Profinsi Jawa Timur 1 orang dari sekretariat, sehingga jumlah peserta 21 orang, bertempat di Hotel Inna Tretes Prigen Kabupaten Pasuruan, selama 4 hari mulai Selasa-jum’at: 10-13 Maret 2015, dan dikawal langsung oleh Kabag Humas KPU RI Robby leo yang peramah, santun dan bersahabat.

13 maret 2015

Sebelum memasuki acara Pelatihan Eko Sasmito (ketua KPU Jatim ) ddidampingi Gogot Cahyo Baskoro ( Komisioner Divisi Sosialisasi ) memberi pengarahan betapa pentingnya acara pelatihan ini karena “ (1) PPID merupakan Pilot Projek supaya  KPU lebih dikenal masyarakat (2) meningkatkan citra Penyelenggara dimata publik (3) Segera membuat Tim PPID meskipun tidak didukung anggaran, (4) TOT PPID akan berlanjut diharapkan tidak gonta ganti peserta, (5) agar PPID selalu mengawal keterbukaan informasi publik.

Mengingat pentingnya acara ini, sampai-sampai dibuka langsung oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah Komisioner KPU RI sekaligus memberi arahan yang intinya bahwa “ (1) Demokrasi harus dibangun dengan kejujuran dan keterbukaan ( UUD 14 Tahun 2008 ttg KIB) (2) masyarakat berhak mengetahui informasi Publik ( jenis, mekanisme, pelayanan,) melalui website / kios informasi.

Kemudian dilanjutkan sambutan Rixon Nababan Sekretaris KIPP Jawa Timur, secara ringkas menyatakan “  (1) Kita lembaga khusus bisa saja pakai Standar Biaya Khusus (SBK) tidak harus Standar Biaya Umum (SBU), (2) KIPP jangan dianggap musuh Penyelenggara Pemilu, karena permintaan data/informasi  itu sesuai prosedur.

Disamping pemateri dari KPU RI, IPC dan KIPP juga menghadirkan Narasumber Komisi Informasi ( KI ) Jawa Timur : (1) Djoko Tetuko sekretaris KI  tentang Informasi yang dikecualikan, (2) Ketty Tri Setyorini Ketua KI mengenai Tata Cara Beracara di KI. Lebih menarik lagi panitia juga menuguhkan simulasi prosedur pelayanan dan seringnya diskusi kelompok sehingga menambah keakraban peserta, panitai dan narasumber.

Tanpa terasa acara yang sangat bersahabat, penuh kekeluargaan, akhirnya memasuki hari ke-empat sehingga dilaksanakan penutupan oleh Robby leo Kabag Humas KPU RI sekaligus berpesan dan menekankan kembali untuk segara menindaklanjuti hasil pelatihan di kantor masing-masing dengan “  membentuk PPID, membuat SOP, dan kios informasi ”. selamat bekerja mengawal keterbukaan informasi dengan mottoKPU SIAP TERBUKA, BERWIBAWA, DAN LUAR BIASA “.[]