Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, mengundang wakil masing-masing tim bakal pasangan calon di kantor setempat, Senin (10/8).

Tahapan kali ini berkaitan dengan sosialisasi dana kampanye, yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Dalam agenda itu, tim kampanye cabup dan cawabup Gresik,

mendapatkan paparan tentang ketentuan dana sumbangan maupun kampanye setiap paslon. Hadir sebagai pemateri, M Arbayanto, komisioner KPU Jatim, Menurut Arba, sapaan Arbayanto, berdasarkan ketentuannya, besaran dana sumbangan dari perseorangan kepada paslon yang diperbolehkan senilai Rp 50 juta. Sedangkan, sumbangan yang bersumber dari badan hukum sebesar Rp 500 juta. “Nantinya seluruh dana sumbangan tersebut wajib dilaporkan, serta dimasukkan ke dalam rekening dana kampanye,” jelas komisioner KPU Jatim, yang berkutat pada Divisi Hukum. Ketentuan untuk melaporkan dana kampanye, khususnya yang bersumber dari sumbangan adalah wajib. Jika sampai ditemukan ada sumbangan yang tidak dilaporkan dan digunakan untuk berkampanye, maka menurutnya, hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana. Dengan demikian, siapapun bisa melaporkan pihak terkait yang melanggar. “Selain itu, calon yang melanggar juga bisa dicoret dari keikutsertaannya di pemilihan bupati dan wakil bupati,” lanjutnya. Dana sumbangan kampanye yang tidak dilaporkan dan masuk ke dalam rekening, namun tetap digunakan maka dana tersebut dinilai ilegal. Karena itu, diharapkan kepada semua paslon harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Mengenai adanya ketentuan tentang pembatasan dana sumbangan, salah satunya bertujuan untuk meminimalisir maraknya money politik dalam pelaksanaan pilkada. "Dan kami berharap semua paslon bisa menghindarinya (money politic)," himbaunya. Alasan Arba, karena praktik money politic jelas-jelas melanggar aturan dan ada sanksi pidana yang sudah mengatur. Karena itu, semua paslon dilarang keras melakukan money politic untuk memperoleh suara terbanyak. Walaupun ada aturan tentang pembatasan nilai sumbangan, tetapi dijelaskan oleh Arbayanto, tidak ada batasan terkait jumlah penyumbangnya. Berapapun jumlah penyumbang kepada salah satu paslon, tetap diperbolehkan. Karena yang dibatasi hanyalah besaran sumbangan. Arba menambahkan, KPU nantinya juga akan membuat aturan standar terkait besaran yang bisa dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan acara. "Sehingga berapapun dana yang dimiliki, pengeluarannya tidak bisa seenaknya sendiri,” tukasnya. (ist/vet/kpugres)