Perjuangan Kelola SIBIRA dan SIKORA

By Admin on May 03, 2016 with 0 Commnets

Ditulis oleh: AHMAD FAHRUDDIN, Sekretaris KPU Kabupaten Gresik.

Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Gresik sudah menuntaskan pelaksanaan Pilkada, Pilpres dan Pileg di Kabupaten Gresik sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan lembaran negara nomor 5678). 

Seluruh tantangan dan kendala berhasil dilalui KPU  dengan baik.  Sementara tantangan lain diantaranya adalah dalam pengelolaan logistik pemilu.  Kemungkinan beberapa Kabupaten/ Kota yang lain juga menghadapi hal yang sama.

sibira-sikora

Logistik yang menjadi salah satu elemen penting pada saat hari pemungutan suara adalah kotak suara dan bilik suara. KPU biasa menyebutnya SIKORA dan SIBIRA, senyampang kedua benda tersebut popular pada Tahun 2014 sebagai Maskot Pemilu. Bilik suara dan kotak suara keberadaanya sejak tahun 2004 di Kabupaten Gresik, dan itu merupakan aset negara yang wajib dijaga,  dipelihara dan dipertanggung jawabkan  layaknya pertanggung jawaban keuangan.  Tetapi di sisi lain KPU Kabupaten Gresik terkendala tempat penyimpanan. Karena sampa isaat ini KPU Kabupaten Gresik belum mempunyai gudang yang memadai dan representatif. Hal ini disebabkan karena anggaran pengelolaan logistik pemilu yang disediakan  melalui DIPA KPU Kabupaten/ Kota terbilang relatif sangat minim, tidak sebanding dengan jumlah Kotak dan Bilik Suara yang disimpan dan dikelola.

Ketersediaan gudang yang memadai  merupakan harapan yang diidamkan KPU Kabupaten Gresik  karena kebutuhannya tidak hanya untuk menyimpan Sikora dan Sibira saja melainkan juga untuk menyimpan SS (Surat Suara) dan dokumen lain ketika Pemilu Legislatif dan Pilpres. Semuanya masih menumpuk dan jumlahnya lebih dari 60 ton di gudang sewa KPU Kab. Gresik

Hingga sekarang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik belum dapat melaksanakan Pemusnahan  Surat Suara Bekas Pemilu Legislatif dan Pilpres melalui lelang karena sebagaimana ketentuan  Peraturan KPU Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum; yang mengatur Jadwal Retensi Arsip (JRA), Surat suara mempunyai masa aktif 1(satu) tahun dan 1 (satu) Tahun inaktif surat suara tersebut dapat dimusnakan minimal 2 (dua) Tahun sejak Pelantikan.

Harapannya, mudah-mudahan tahun ini pemusnahan surat suara dapat dilaksanakan sesuai jadwal retensi arsip dan renovasi Kantor dan Gudang yang diajukan KPU Kabupaten Gresik mendapat respon positif dari Pemerintah Kabupaten Gresik. (kpugres/vet)