Oleh :  Elvita Yuliati, Anggota KPU Kab. Gresik Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik

Pilkada serentak yang puncaknya pada tanggal 9 Desember 2015 lalu,  belum sepenuhnya lepas dari ingatan.  Padahal moment itu sudah berlalu dan sudah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mengelola wilayah propinsi maupun kabupaten/kota. Sebagian besar dapat tersenyum lega karena sukses menarik simpati khalayak dengan memberikan suaranya. Namun banyak juga yang masih terpukul karena tidak berhasil mengumpulkan suara terbanyak pada saat hari pemungutan suara.

Kemenangan maupun kekalahan para kandidat ini menjadi bahan evaluasi oleh sebagian elemen. Mungkin oleh tim mesin pendulang suara para kandidat, akademisi maupun masyarakat umum. Apakah kemenangan itu memang murni karena masyarakat ingin menjadikan kandidat tersebut menjadi pemimpin baru ataukah pemimpin lama yang harus memimpin lagi.

Keinginan masyarakat untuk memilih jagonya itu tidak luput dari cara pandang mereka melihat sosok calon pimpinannya. Barangkali dari kiprah calon pemimpin itu dalam membangun dan mendekati masyarakat selama ini, atau mungkin juga akibat informasi dan berita-berita terkait calon pemimpin itu dari media massa. Baik cetak, elektronik maupun online. Atau justru pemberitaan (baca informasi) dari media massa kandidat tersebut jatuh, sehingga tidak mendapat simpati dari masyarakat. Pada akhirnya perolehan suaranya sangat jauh dari harapan. Entahlah …

Bicara soal informasi dari media massa pada saat Pilkada 2015 lalu, perusahaan pers tidak bisa leluasa menampilkan sosok para pasangan calon gubernur dan wakilnya atau walikota/bupati dan wakilnya. Iklan pencitraan lewat kampanye resmi dibatasi oleh regulasi. Para kandidat tidak bisa leluasa memasang iklan dan promosi dirinya setiap saat. Selain dibatasi oleh jumlah hari kampanye, juga klausul yang mengatur durasi maupun space ukuran iklannya.       

Tetapi, bukan berarti mempromosikan calon pemimpin itu hanya lewat iklan kampanye yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomer 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota maupun Peraturan KPU saja. Masih ada berita-berita yang tidak terasa sebenarnya berbalut kampanye. Contohnya berita advertorial (iklan yang disajikan dengan gaya tulisan jurnalistik-red). Untuk pembaca mungkin terlihat  hanya berita positif Sang Calon. Tetapi apakah itu pesanan yang berbayar ataukah memang kenyataan informasi sesungguhnya dari kandidat tersebut ? Hanya jurnalis dan perusahaan pers yang tahu.

Untuk memagari berita yang tidak imbang dengan memberitakan secara berlebihan terhadap pasangan calon tertentu saja, Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran juga mengeluarkan kebijakan agar media massa bersikap netral dan memberitakan sesuai Kode Etik Jurnalistik. Baik Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran memantau ratusan bahkan ribuan media massa di Indonesia untuk bersikap netral dalam memberitakan mereka. Tetapi apakah mungkin semua berita-berita itu terpantau oleh polisinya media massa itu, karena saking banyaknya  ?

Sebenanya, lebih arif jika media massa memberitakan semua calon dalam porsi yang sama dalam satu waktu yang sama dan dalam satu kemasan berita. Tetapi hal itu nampak jarang dilakukan oleh para insan pers. Adapun kalau ada yang mampu memberitakan secara netral dan berimbang dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bisa dihitung dengan jari.

Fenomena yang ada, para jurnalis juga bebas berekspresi memberikan berita ‘kebaikan’ kandidat pemimpin itu. Mungkin atas inisiatif sendiri maupun pesanan dari manajemen perusahaan persnya. Membutuhkan energi ekstra agar bisa berlaku netral terhadap pemberitaan. Karena bagaimanapun, para kandidat membutuhkan media massa untuk pencitraan dirinya. Apakah lewat biaya resmi berita advertorial maupun imbalan yang lain. Ada juga yang tulus memberitakan kepositifan calon tertentu karena jurnalis maupun perusahaan persnya suka dengan kandidat tersebut.

Sementara di sisi lain, tidak sedikit pers dianggap ikut menjerumuskan kandidat pasangan pemimpin. Berita-berita miring (baca negatif) atau bahkan tidak memberitakan sama sekali menjadi catatan bagi Tim Pendulang Suara. Biasanya pasangan calon tersebut adalah orang yang tidak dijagokan dan atau tidak punya banyak uang untuk membayar iklan advertorial. Bisa jadi semua sisi negatif kandidat pasangan pemimpin diblow up menjadi berita paling hangat. Masih beruntung ada konfirmasi dari mereka, meskipun khalayak sudah kadung tergiring untuk menjustifikasi seperti pemberitaan tersebut.

Memang mendekati kebenaran jika ada paradigma dalam masyarakat bahwa insan pers dapat menjungkir balikkan dunia. Bagaimana tidak, yang benar menjadi salah dan yang keliru menjadi benar. Tetapi terkait berita-berita miring untuk pasangan calon pemimpin itu, mungkin dapat dikonsumsi khalayak, jika sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, tidak hanya sekedar rumor apalagi berita ‘konon’.

Hanya saja sayangnya hak jawab dari nara sumber yang diberitakan seringkali tidak digunakan. Mungkin karena mereka merasa terlalu ribet, pesimis tidak dimuat atau bahkan dimuat dengan porsi yang relatif sangat kecil. Sehingga kadang menjadi terlewati oleh khalayak. Akhirnya berita miring tersebut menjadi benar adanya dalam pikiran masyarakat.    

Lantas apakah memang berpengaruh signifikan, antara Iklan pencitraan dengan jumlah perolehan suara para kandidat ? Ternyata tidak selalu seperti itu. Memang, iklan pencitraan maupun kampanye mereka di media massa mendongkrak suaranya. Tetapi tidak karena itu saja. Pada tulisan Ketua Bawaslu Jatim Doktor Sufiyanto, dalam bukunya Selebritisasi Pemilu, semakin sering khalayak melihat tokoh tersebut mencitrakan diri, khalayak makin tidak respek

Sedangkan Arif Budiman, anggota KPU RI juga menyatakan pendapatnya, bahwa fenomena tersebut bisa menjadi warning buat media massa agar semakin berhati-hati membuat iklan pencitraan, sosialisasi maupun kampanye. Sebab masyarakat sudah semakin kritis dan cerdas.  Tampilan yang seperti itu-itu saja akan dilewatkan oleh khalayak.  Masyakat tahu akan kepura-puraan. Media massa dan kandidat sudah mensetting sedemikian rupa agar terlihat bagus.

Masyarakat kini semakin berhati-hati meskipun kemasan iklan maupun berita pencitraan itu menarik. Mereka sudah jauh berpikiran ke depan.  Jika iklan produk bisa langsung dirasakan manfaatnya.  Tetapi iklan politik tidak demikian, kalau mereka menelan mentah-mentah dan tidak tidak berpikir objektif dalam memilih maka akan menyesal lima tahun ke depan.

Tetapi, bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa media massa sangat berperan dalam ikut mensosialisasikan tahapan Pilkada maupun mensosialisasikan para kandidatnya sehingga ada tambahan informasi untuk para pemilih. Apakah informasi itu menguntungkan atau justru menjerumuskan, membutuhkan kearifan berpikir bagi insan pers maupun khalayaknya.