PERS dan Bensin Kobaran Api

By Admin on Jul 22, 2016 with 0 Commnets

Ditulis oleh: MAKMUN, S.Th.I., Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan informasi KPU Kabupaten Gresik

Seorang kakek berpesan pada kedua cucunya, “Cucuku, kalau kamu nanti ingin kekayaan yang berlimpah maka jadilah seorang bankir. Kalau ingin exciting jadilah seorang pembalap. Tetapi kalau ingin duduk dalam deretan orang-orang yang mengambil keputusan penting dan membuat sejarah, jadilah seorang wartawan.”

Itulah pesan Duta Kusumaningrat, wartawan Sin Po Jakarta yang pernah kondang di tahun-tahun awal kelahiran negeri ini kepada cucunya, Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. Terinspirasi oleh pesan itu pula akhirnya kedua orang itu mengabdikan diri di dunia jurnalistik.

Pesan itu secara implisit juga menyatakan arti penting pers dalam kehidupan bermasyarakat. Pers sebagai sebuah media penyampai pesan memiliki peran yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan seseorang. Karena salah satu hal penting yang dibutuhkan manusia dalam hidup ini adalah komunikasi. Agar bisa mempertahankan hidupnya manusia memang harus berkomunikasi. Ia harus mendapatkan informasi dan memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu tahu apa yang terjadi sekitarnya, di kotanya, di negerinya dan semakin ingin tahu apa yang terjadi di dunia.

Pers berasal dari perkataan Belanda yang artinya ‘menekan atau mengepres’. Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang berarti menekan atau mengepress. Jadi secara harfiah kata Pers atau Press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Tetapi sekarang kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan yang menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun wartawan media cetak.

Setiap Pers memiliki falsafah, prinsip dan nilai yang menjadi patokan dan ikutannya. Falsafah Pers di sebuah negara yang otoriter tentu saja tidak sama dengan falsafah pers di negara yang demokratis. Di negara otoriter, pers seringkali menjadi corong vital penguasa untuk mempublikasikan kebijakan ataupun aturan-aturanya pada warga negara. 

Ketika kebebasan politik, agama dan ekonomi semakin bertambah bersamaan dengan tumbuhnya pencerahan, maka tumbuh pula tuntutan akan perlunya kebebasan pers. Dalam situasi seperti itulah lahir teori baru yang disebut Libertarian Theory atau Teori Pers Bebas yang mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dalam teori ini manusia telah dipandang sebagai makhluk yang rasional, yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan tidak benar. Pers dalam situasi ini harus menjadi mitra dalam upaya mencari kebenaran, dan bukan sebagai alat pemerintah. Jadi tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah berkembang berdasarkan teori ini.

Pers, Demokrasi dan Pemilu

Tugas dan fungsi pers, cetak maupun elektronik adalah mewujudkan keinginan itu. Namun pers yang bertanggung jawab memiliki tugas dan fungsi yang bukan sekedar sebagai media penyampai pesan, melainkan lebih dalam lagi. Dalam kehidupan bernegara, Pers bekewajiban mengamankan hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegara yang dijalaninya. Secara agak terinci, Pers yang bertanggung jawab, memiliki delapan fungsi, yaitu: informatif, kontrol, interpretatif, menghibur, regeneratif, pengawalan hak-hak warga, ekonomi serta fungsi swadaya.

Sebuah kontrol terhadap jalannya pemerintahan harus dilakukan oleh pers secara lebih aktif dibanding oleh kelompok masyarakat lainnya. Kontrol yang sehat diperlukan agar pemerintah berjalan sesuai dengan rel-rel yang telah ditentukan. Ketiadaan kontrol bisa menyebabkan pemerintah ataupun pemegang kekuasaan keluar dari jalur yang seharusnya. Sebagai penjelas (interpretative) Pers harus menjelaskan kepada masyarakat tentang suatu kejadian, memberitahu masyarakat tentang apa yang harus dilakukan sebagai warga negara, misalnya menulis surat pada anggota DPR dan sebagainya.

Adapun berkaitan dengan demokrasi dan pemilu pers memiliki fungsi pengawalan hak-hak warga, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi warga negara. Pers harus dapat menjamin hak-hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan tentang apa yang dibutuhkannya. Pers harus bisa memerankan peran ini secara maksimal, baik dalam tahapan proses dengan cara ikut aktif mensosialisasikan tahapan, program, dan kegiatan pemilu. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pemilu sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu serta menciptakan demokrasi yang sehat.

Pers memiliki pengaruh dan peran besar dalam menciptakan opini publik (public opinion). Sehingga obyektivitas dan independensi Pers sangat diperlukan dalam rangka menciptakan sebuah demokrasi yang sehat. Jika dalam prakteknya Pers terlalu terpengaruh oleh tekanan, misalnya dari kekuasaan maka sebuah opini publik yang keliru akan terbentuk. Hal ini justru akan bertentangan dengan fungsi pers sebagai Pilar Keempat Kekuasaan selain Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan tidak lepas dari peran pers, khususnya dalam memberitakan tokoh dan politisi yang tersandung masalah dan menjadi pesakitan KPK. Sehingga seringkali timbul generalisasi dari sebagian masyarakat bahwa politisi atau pejabat pastilah korup. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan penilaian secara digebyah uyah podo asine. Berdasarkan sebuah Survey yang dilakukan KPU dan Kompas, diketahui bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan hanya 40 %. Sedangkan 90 % tidak percaya lagi pada Parpol. Ini sedikit banyak karena pengaruh pers yang pemberitaannya menjadi konsumsi masyarakat.  

Selain pers, media sosial juga berperan penting dalam menciptakan sebuah opini public. Media sosial merupakn wadah yang diakrabi, khususnya anak-anak muda yang harus dimanfaatkan untuk membangun opini. Hal ini harus juga dimanfaatkan dalam demokrasi sehingga pada Pemilu mereka bisa berbondong-bondong datang ke TPS. Sebab berdasarkan hasil survey, 92,8 % pemilih pemula pasti memilih. Sedangkan 5,4 % mungkin memilih, 1,2 % belum menentukan 0,6 % tidak memilih.

Sebutan terhadap Pers sebagai The Fourth Estate atau Pilar Kekuasaan Keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif pun menjadi umum diterima dalam teori pers libertarian. Oleh karenanya pers harus beabas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Dalam upaya mencari dan mencapai kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan. Sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan terus bertahan. Sedangkan yang sebaliknya akan lenyap (Kusumaningrat, 2009)

Begitulah, pers harus benar-benar berfungsi sebagaimana pilar utama penyangga kekuasaan. Pers harus obyektif dan terlepas dari berbagai tekanan. Dan agar bisa berfungsi secara ideal pers harus steril dari intervensi dan tekanan pihak-pihak lain. Oleh karenanya pers berkewajiban memupuk kemandirian sendiri agar dapat membebaskan dirinya dari segala pengaruh dan tekanan dalam bidang keuangan. Dengan begitu pers bisa memainkan perannya secara ideal sebagai salah satu pilar demokrasi yang sehat, dan bukannya menjadi layaknya bensin terhadap kobaran api. Semoga…

 *Penulis adalah Komisioner KPU Kabupaten Gresik