Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, menyampaikan Subtansi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Rencana Implementasi Pemilu 2019. Penyampaiannya, saat Seminar Nasional Implikasi UU Pemilu Terhadap Demokrasi Di Indonesia yang diselenggarakan FISIP Universitas Brawijaya Malang pada Rabu (1/11/2017) di Gedung V Nuswantara.

“Profil Pemilu di Indonesia bagi sebagian negara di dunia adalah Pemilu yang luar biasa. Luasnya wilayah dan 197 juta pemilih harus dilayani dengan baik dalam satu hari yang sama. KPU harus bekerja sempurna, transparan layaknya bekerja di akuarium. Semua pihak dapat mengamati dan mengawasi”, Jelas Arief Budiman.

Sementara terkait Undang-undang Pemilu, merupakan Kodifikasi UU yang menyatukan  menyatukan beberapa undang-undang yang berhubungaan dengan Pemilu yaitu Undang-undang Penyelenggara Pemilu, Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Undang-undang Pemilihan Presiden dan wakil Preesiden.

“Tujuan dari kodifikasi Undang-undang Pemilu itu untuk memperkuat sistim ketatanegaraan yang demokratis, Mewujudkan Pemilu yanga adil dan berintegritas, Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu,” tandasnya Arief, Rabu (1/11/2017)

Undang-undang Pemilu yang baru ini lebih memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu. Dan yang terakhir mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Sedangkan Subtansi UU No. 7 Tahun 2017 adalah sebagai Penguatan kelembagaan Penyelenggara Pemilu, Penguatan sistem pemilu proporsional, penguatan sistem multi partai sederhana, penguatan sistem pemerintah presidensial, mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, menyediakan pengaturan persaingan pemilu  yang adil, penguatan administrasi kependudukan bagi pemilih.

“Untuk Pemilu 2019 KPU merencanakan pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada hari yang sama, Nantinya akan terdapat 5 jenis surat suara dalam 1 hari yakni surat suara Pilpres, surat suara Anggota DPR RI, surat suara DPD hingga surat suara DPRD Kabupaten/Kota, jumlah pemilih setiap TPS maksimal 300 pemilih dan seterusnya,” imbuh mantan anggota KPU Jawa Timur ini. (kpugres/vet)