Dana Hibah Harus Dipertanggungjawabkan

By Admin on Dec 08, 2017 with 0 Commnets

Pembiayaan Tahapan Pemilihan atau Pilkada, bersumber dari dana hibah. Jika Pemilihan Bupati/Walikota, dana hibah bersumber dari APBD Kabupaten/Kota setempat. Sedangkan untuk Pemilihan Gubernur, pendanaan dari hibah APBD provinsi.

KPU sebagai instansi penerima dana hibah harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut.  Dasar pengelolaan keuangannya adalah akuntabilitas. Pernyataan ini disampaikan Adiwijaya Bakti, Inspektur KPU RI, saat Bimtek Pengelolaan Dana hibah di Hotel Garden Palace Surabaya, 7 – 8 Desember 2017. Pesertanya dari KPU se-Jatim. Yang hadir adalah Ketua, Divisi Keuangan, Umum  dan Logistik, Sekretaris, Bendahara, Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dari masing-masing KPU Kabupaten/kota se-Jatim.

 “KPU adalah penerima amanah untuk menjalankan suatu fungsi penegakan demokrasi, falisitasi legislative dan eksekutif. Untuk itu kita diberi kewenangan teknis dan sumber daya.  Baik terkait uang maupun orangnya, ’ ujar Adiwijaya.

Oleh karena itu, lanjut Adiwijaya, titipan itu harus dipertanggungjawabkan ke pemberi amanah. Dengan konsep akuntabilitas meminta kita wajib memberikan penjelasan atas suatu transaksi.

“Disini, di setiap transaksi harus bisa kita pertanggungjawabkan. Ada kinerja ada asas moralitas dan amanah publik. Beda dengan hanya sekedar dibelanjakan. Salah satu indikatornya adalah dilaksanakan dengan integritas. Yaitu Konsistensi antara tindakan nilai dan prinsip, “ tambahnya.

Yang terpenting lagi, kata Adiwijaya, mentaati standar-standar yang berlaku. Berhati-hati dengan kekeliruan pembayaran dobel, pembatasan honor nara sumber misalnya jika sudah masuk pokja berarti tidak boleh dibayarkan, bukti perjalanan dinas yang lengkap dan masih banyak lagi. (kpugres/vet)