Pencocokan dan penelitan (coklit) data pemilih menjadi tema mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, yang magang di KPU Gresik selama 1 bulan. Hasil dari pengamatan mereka, ternyata problematika yang dihadapi Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan coklit ternyata tidak sedikit.Sumber yang digali, selain pengamatan langsung saat mereka mengikuti tim monitoring ke lapangan dalam mensupervisi PPDP, juga wawancara dengan anggota KPU Gresik dan pemilih. Sedangkan elemen yang digunakan saat mendata para pemilih, juga menjadi perhatian mahasiswa semester 5 itu. Diantaranya alat kerja PPDP, struktur PPDP hingga masalah atau kendala yang dihadapi PPDP saat coklit.

Alat kelengkapan PPDP terdiri dari form model A.kwk (daftar pemilih), A.A.kwk (daftar pemilih baru), A.A.1.kwk (tanda bukti terdaftar sebagai pemilih), A.A.2.kwk (stiker), tanda pengenal, alat tulis dan buku kerja PPDP. Mereka harus melaporkan secara berkala kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayahnya setiap 10 hari sekali.

“Dalam melakukan coklit, PPDP harus cermat dan teliti, tidak hanya melakukan pendataan, namun harus melakukan pencocokan dan penelitian antara data di A.kwk dengan KTP el dan Kartu Keluarga, sehingga data yang dihasilkan adalah data yang valid,” ujar Fikri salah satu mahasiswa yang magang, setelah mewawancarai Sidik Notonegoro, Anggota KPU Gresik, Divisi Perencanaan dan Data

Rumah yang sudah dicoklit, harus ditempeli Stiker (A.A.2.kwk) sebagai tanda sudah didatangi PPDP dan didata. Dasar penempelan stiker dalam hal ini adalah kepala keluarga yang telah memiliki kartu keluarga. Misalnya dalam 1 rumah terdapat 2 kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga, maka rumah tersebut ditempeli 2 stiker.

Menurut Qosam, salah satu mahasiswa PKL yang lain, dari hasil penelitiannya, kendala di lapangan ternyata tidak sedikit. Ada masyarakat yang tidak mau ditemui karena takut. Ada yang dikira pemberi sumbangan, bahkan ada yang tidak dapat ditemui tanpa alasan.

“Dari hasil monitoring, memang ada masyarakat yang belum mempunyai atau belum melakukan perekaman KTP el. Terkait hal ini PPDP harus mencatat dalam form A.kwk di kolom keterangan bahwa belum memiliki KTP el atau belum dipastikan memiliki KTP el,” urai Qosam.

Dia menambahkan, PPDP diminta agar sering berkoordinasi dengan PPS maupun PPK agar menemukan solusi atas semua permasalahan tersebut. Dalam monitoring, Qosam melihat KPU memberikan arahan kepada PPK untuk disampaikan kepada PPS agar secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja PPDP, sekaligus memberi arahan terkait permasalahan di lapangan.

“Kami juga melihat KPU Gresik melakukan monitoring secara langsung kepada PPDP untuk memastikan apakah kinerja mereka bekerja sesuai prosedur atau tidak”, pungkasnya.(kpugress/Vet/Yayan)

coklit Benjeng