22. BalongpanggangPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balongpanggang tidak main-main terkait pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di wilayahnya. Akhir dari proses coklit lalu, mereka melakukan koordinasi dengan sekretaris dan PPS se-kecamatan Balongpanggang dalam rangka pendampingan tata cara melakukan rekap dan pelaporan tahap terakhir pendataan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas data yang valid.

Anton Subagyo, ketua PPK berpesan kepada PPS agar benar-benar serius dalam melakukan pendataan, karena data-data yang didapat akan sangat menentukan kualitas suatu pemilihan.

“Waktu kita tidak banyak, mohon segera merapikan hasil coklitnya, agar tidak terjadi kesalahan,” ujar Anton saat pertemuan dengan PPS se-Kecamatan Balongpanggang.

Saat itu  PPDP melakukan koordinasi akhir dengan Ketua RT/RW terhadap hasil coklit yang dilakukan, dengan menggunakan formulir A-KWK. Selanjutnya Ketua RT/RW akan  melakukan pengecekan terhadap pemilih yang terdaftar dalam Formulir A-KWK dan A.A-KWK pada wilayah kerjanya.

“Apabila RT/RW menemukan ada data pemilih yang tidak cocok atau keliru, tidak lengkap dan belum terdaftar, PPDP harus mendatangi rumah pemilih tersebut untuk dicoklit ulang,” jelas Arif Aini, Anggota PPK Balongpanggang Divisi Data.

Setelah PPDP berkoordinasi dengan RT/ RW maka PPDP merekapitulasi hasil coklit PPDP selama 30 hari tersebut dituangkan dalam laporan Hasil Coklit PPDP yaitu Formulir A.A.3- KWK.  PPK Balongpanggang memberi toleransi hingga  pukul 24.00 WIB. .

“Selanjutnya, setelah PPS menerima hasil coklit dari PPDP maka selama 14 hari, tanggal  19 Februari sampai 4 Maret 2018 PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) yang tetap dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy.

“Pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK. Terhadap pemilih yang tidak mempunyai KTP-e atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-e atau surat keterangan atau dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) setempat, PPS menyusun daftar pemilih tersebut menggunakan formulir A.CKWK,” lanjut Arif.

Langkah selanjutnya, PPS menyusun DPHP dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK. Setelah itu ada waktu 14 hari PPS menyusun DPHP dan PPS segera mengadakan rapat pleno terbuka dalam rangka merekapitulasi daftar pemilih hasil pemilutakhiran dengan menggunakan formulir A.C.1-KWK. (kpugres/syamsul/v)