Gelar Bimtek Sosialisasi PPK

By Admin on Mar 23, 2018 with 0 Commnets

Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dimulai sejak 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018. Guna menyamakan langkah, KPU Kabupaten Gresik menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi dan Partisipasi Masyaraka untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sekretaris PPK.  Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 1 Hotel Pesonna di Jalan Panglima Sudirman No. 1, Sidokumpul, Gresik, pada hari Jum’at (23/3/2018).

Dalam pembukaan acara, Ketua KPU Gresik, Ahmad Roni memberikan  pengarahan umum diantaranya terkait kawasan yang dilarang untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Gresik, Makmun.

“Alat Peraga Kampanye seperti baliho, umbul-umbul, spanduk dan Bahan Kampanye seperti brosur, poster, dan stiker dilarang terpasang di rumah ibadah, instansi pemerintah, dan lembaga kesehatan. APK boleh dipasang di titik-titik kampanye yang  sudah disepakati dan ditentukan  atau bisa di rumah pemenangan pasangan calon, “ jelas Roni.

Senada dengan Roni, Makmun dalam memberikan materi sosialisasi mengungkapkan sesuai ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, bahwa dalam  pemasangan APK terdapat larangan pemasangan di area milik pemerintahan, rumah ibadah, dan pusat kesehatan. Apabila ditemukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Untuk APK,  pasangan calon dapat menambah sendiri 150 prosen jumlah dari APK yang disediakan KPU. Contohnya KPU menyediakan 5 APK berupa baliho. maka paslon dapat membuat 8 buah, pembulatan dari 7,5”, ungkap Makmun.

Lebih lanjut Makmun mengatakan, agar penyelenggara pemilihan menyamakan  persepsi bahwa APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon.

Pada sesi tanya jawab, para peserta bimtek antusias menanyakan berbagai hal contoh kasus saat pilkada tahun lalu. Kegiatan tanya-jawab berjalan lancar dan penjelasan sangat gamblang disampaikan anggota KPU Gresik Divisi SDM dan Parmas, Makmun.

Di akhir acara, Makmun mengingatkan untuk berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu dalam rangka meminimalisasi pelanggaran selama tahapan kampanye. Apabila partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan alat peraga kampanye atau akan pelanggaran pemasangan APK akan dikenakan sanksi, baik secara tertulis atau perintah penurunan alat peraga kampanye dalam waktu 1x24 jam .

“Koordinasikan juga dengan tim kampanye pasangan calon untuk bertanggung jawab menjaga pemasangan APK. Harapannya agar perjalanan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini bisa berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujarnya. (kpugres/yayan/v)