KPU Gresik Bahas Anggaran Pilkada 2020

By Admin on Sep 04, 2019 with 0 Commnets

PHOTO-2019-09-03-15-39-54_1Yang ditunggu tunggu KPU Gresik telah muncul, yakni payung hukum Pilkada Serentak khususnya yang berkaitan dengan tahapan, yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Selasa, 3 September 2019 Pukul 09.00 WIB KPU Gresik laksanakan rapat pleno membahas tentang anggaran Pilkada Serentak Tahun 2020. Rapat penyusunan rancangan anggaran sudah dilaksanakan berkali-kali, namun karena menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Anggaran KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia Gelombang III yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 23-25 Agustus 2019.

Akhmad Roni, Ketua KPU dalam rapat menyampaikan tentang garis besar tujuan rapat. Dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 menjadwalkan masa kerja PPK selama 10 bulan (1 Februari 2020 s.d. 23 November 2020) dan PPS 8 bulan (23 Maret 2020 s.d. 23 November 2020). Namun dalam RAB, KPU Gresik hanya menganggarkan  8 delapan bulan, sehingga harus disesuaikan regulasi.

Disamping itu KPU RI juga menyarankan untuk menganggarkan santuan penyelenggara pemilu, apabila tertimpah musibah saat bertugas.

Dalam rapat pleno ini juga membahas tentang penyusunan draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dikoordinasikan dengan KPU Jawa Timur, Kantor Kesbang dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gresik. Karena berpedoman Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 bahwa penandatanganan NPHD harus dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019. (kpugres/yono)