Pemilih Pemula, Sang Sasaran Potensial

By Admin on Jan 24, 2019 with 0 Commnets

Salah satu segmen yang disasar oleh KPU dalam melaksanakan sosialisasinya adalah pemilih pemula. Mereka yang sudah berumur 17 tahun, dengan ditandai dengan kepemilikan KTP Elektronik adalah pangsa yang paling potensial dalam meningkatkan partisipasi kehadiran di TPS. Tidak hanya KPU, tetapi mungkin seluruh peserta pemilu akan menyentuh para muda dalam menyosialisasikan program-progamnya (baca kampanye).

Kenapa anak muda ? Sebab anak muda menjadi penentu arah demokrasi Indonesia ke depan dalam pilkada dan pemilu yang akan dilaksanakan. Jumlahnya yang signfikan sebenarnya  bisa memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, segala upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan lagi partisipasi mereka dalam memberikan hak pilih. Sedangkan bagi peserta pemilu, suara mereka  memberikan kontribusi jumlah yang cukup signifikan

Berdasarkan data untuk pilkada 2018 di 171 daerah jumlah pemilih sekitar 160 juta lebih dan presentasi generasi milineal hampir setengahnya, sebanyak  40 persen lebih pemilih itu di bawah usia 40 tahun. Artinya, jumlah pemilih pemula itu signifikan

Saat ini, generasi muda juga sudah mulai didekati partai politik karena jumlah mereka yang besar. Selain itu, potensi yang dimiliki anak muda juga cukup mumpuni. Mereka bergerak dinamis dan berpikir kritis. 

Generasi milineal mampu beradaptasi baik dengan media sosial. Hanya saja, kadang Medsos yang  menjadi pemantik seputar isu politik dianggap bahasan yang sangat serius dan berat bagi anak muda, sehingga seringkali tidak menjadi pilihan dalam obrolan anak muda. Nampak perlu ada bahasa yang berbeda bagi anak muda dalam bahasa politik, supaya diterima oleh anak muda.

Yang harus dipikirkan oleh KPU maupun peserta pemilu agar kawula muda menjadi demen politik, sosialisasi dikemas semenarik dan sekreatif untuk melibatkan mereka. KPU memiliki strategi untuk menggelorakan pemilu 2019. Diantaranya lewat game-game, lomba musik hingga pertandingan olah raga yang semuanya dibumbui dengan sentuhan pengenalan politik. Sebagai contoh lomba musik, lagunya harus ada unsur cinta negara, bela negara dan lain-lain. Pertandingan olah raga dikemas dengan penyertaan unsur jargon-jargon terkait nasionalisme dan masih banyak lagi.

Sekarang di KPU juga sudah ada rumah pintar pemilu yang memperkenalkan dan menjelaskan pemilu berbasis pemilih pemula. Mereka dapat belajar secara visual dengan sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Diharapkan bisa menjadi sumber kaderisasi. Kaum milenial harus didorong secara perlahan untuk masuk ke dalam sistem kenegaraan.

Pemuda Pemudi milenial juga disentuh belajar soal politik inklusif. Sebab, selama ini kontestasi politik negeri ini lebih mengarah pada politik yang saling menihilkan satu sama lain. Anak muda harus berperan strategis dalam merangkul orang dari berbagai kalangan yang beragam. (adm/vety)

 

Oleh: Elvita Yuliati

 

Pemilih Pemula, Sang Sasaran Potensial

By Admin on Jan 23, 2019 with 0 Commnets

 

Salah satu segmen yang disasar oleh KPU dalam melaksanakan sosialisasinya adalah pemilih pemula. Mereka yang sudah berumur 17 tahun, dengan ditandai dengan kepemilikan KTP Elektronik adalah pangsa yang paling potensial dalam meningkatkan partisipasi kehadiran di TPS. Tidak hanya KPU, tetapi mungkin seluruh peserta pemilu akan menyentuh para muda dalam menyosialisasikan program-progamnya (baca kampanye).

Kenapa anak muda ? Sebab anak muda menjadi penentu arah demokrasi Indonesia ke depan dalam pilkada dan pemilu yang akan dilaksanakan. Jumlahnya yang signfikan sebenarnya  bisa memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, segala upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan lagi partisipasi mereka dalam memberikan hak pilih. Sedangkan bagi peserta pemilu, suara mereka  memberikan kontribusi jumlah yang cukup signifikan

Berdasarkan data untuk pilkada 2018 di 171 daerah jumlah pemilih sekitar 160 juta lebih dan presentasi generasi milineal hampir setengahnya, sebanyak  40 persen lebih pemilih itu di bawah usia 40 tahun. Artinya, jumlah pemilih pemula itu signifikan

Saat ini, generasi muda juga sudah mulai didekati partai politik karena jumlah mereka yang besar. Selain itu, potensi yang dimiliki anak muda juga cukup mumpuni. Mereka bergerak dinamis dan berpikir kritis. 

Generasi milineal mampu beradaptasi baik dengan media sosial. Hanya saja, kadang Medsos yang  menjadi pemantik seputar isu politik dianggap bahasan yang sangat serius dan berat bagi anak muda, sehingga seringkali tidak menjadi pilihan dalam obrolan anak muda. Nampak perlu ada bahasa yang berbeda bagi anak muda dalam bahasa politik, supaya diterima oleh anak muda.

Yang harus dipikirkan oleh KPU maupun peserta pemilu agar kawula muda menjadi demen politik, sosialisasi dikemas semenarik dan sekreatif untuk melibatkan mereka. KPU memiliki strategi untuk menggelorakan pemilu 2019. Diantaranya lewat game-game, lomba musik hingga pertandingan olah raga yang semuanya dibumbui dengan sentuhan pengenalan politik. Sebagai contoh lomba musik, lagunya harus ada unsur cinta negara, bela negara dan lain-lain. Pertandingan olah raga dikemas dengan penyertaan unsur jargon-jargon terkait nasionalisme dan masih banyak lagi.

Sekarang di KPU juga sudah ada rumah pintar pemilu yang memperkenalkan dan menjelaskan pemilu berbasis pemilih pemula. Mereka dapat belajar secara visual dengan sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Diharapkan bisa menjadi sumber kaderisasi. Kaum milenial harus didorong secara perlahan untuk masuk ke dalam sistem kenegaraan.

Pemuda Pemudi milenial juga disentuh belajar soal politik inklusif. Sebab, selama ini kontestasi politik negeri ini lebih mengarah pada politik yang saling menihilkan satu sama lain. Anak muda harus berperan strategis dalam merangkul orang dari berbagai kalangan yang beragam. (adm/vety)

 

Oleh: Elvita Yuliati

 

Oleh: Kholil (tenaga Pendukung KPU Kabupaten Gresik)

Saya pernah berdiskusi dengan kawan saya saat masih mahasiswa, ia melontarkan pertanyaan yang belum saya jawab, ia bertanya “Kenapa kita sibuk-sibuk pemilu, ikut-ikutan partai dan berdemokrasi, padahal semua itu tidak ada dan tidak diajarkan oleh Islam”

Pertanyaan kawan saya tersebut bisa jadi representasi dari apa yang ada di benak beberapa warga Indonesia, yang perlu dicari solusi dan jawabannya.

Bagi saya, tantangan (at Tahaddiyat) agama paling besar saat ini adalah bagaimana ia mampu menjawab krisis social politik yang dihadapi manusia. Problematika dan persoalan baru pasti akan selalu hadir dan bermunculan sedangkan teks agama atau wahyu sudah putus, untuk itulah perlu ijtihad dan penggalian hukum guna menjawab permasalahan tersebut.

Memang agama itu mengatur segala sisi kehidupan manusia, termasuk kehidupan berpolitik, termasuk system demokrasi yang berlaku sekarang ini, untuk di Indonesia sejarah telah mencatat sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia bangsa Indonesia tak terkecuali para ulama dan tokoh masyarakat memilih Pancasila sebagai dasar Ideologi dan UUD 45 sebagai dasar Negara, dalam pasal 20 UUD 45 bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagaianya ditetapkan dengan undang-undang.

Kenapa para ulama masa itu tidak menentang demokrasi pancasila? Karena setelah dikaji secara panjang, nilai-nilai  pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan dengan Pancasila bisa merangkul dan mengikat semua elemen bangsa dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prof. Abdul Mukthie Fajar, S.H dalam bukunya Partai Politik dalam perkembangan ketatanegaraan mengatakan bahwa sejak tahun 1945 hingga 2017 demokrasi kita telah berkembang dalam tiga era demokrasi:

  1. Demokrasi Era orde lama (1945-1966) yang meliputi Demokrasi Liberal Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
  2. Demokrasi Orde Baru (1966-1998) atau Demokrasi Pancasila
  3. Demokrasi Era Reformasi (1998- Sekarang)

Jadi, demokrasi kita itu bisa berdinamika dan mengikuti jaman yang dalam hal ini Indonesia mempunyai demokrasi yang spesifik berbeda dengan demokrasi di Negara lain.

Saya yakin, perkembangan demokrasi Indonesia masih akan mengalami pelbagai dinamika dalam perkembangannya. Dari tiga periode tersebut mayoritas ulama Indonesia tidak ada yang mempersoalkannya secara agama, bahkan banyak ulama-ulama hebat semisal Gus Dur, Gus Shalah, KH. Hasyim Muzadi dan sebagainya terlibat langsung dalam politik berdemokrasi.

Dalam berdemokrasi diatur cara pemilihan dan penyampaian pendapat yang berasas musyawarah, musyawarah untuk mufakat, dengan menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu ajaran agama Islam.

Justru agama harus menjadi ruh, pembangun karakter, dan pemberi solusi segala kehidupan berdemokrasi. Seorang politisi seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip agama dengan mengedepankan kejujuran, keikhlasan dan pengorbanan.

Untuk itulah, sungguh kurang bijak bila seseorang masih mempertentangkan Islam dengan demokrasi di Indonesia, hingga akhirnya ia tidak mau memilih, menjadi Golput dan tidak peduli pada kemajuan bangsanya. Padahal, kalau kita tidak termasuk bagian dari pemberi solusi, bisa jadi kita termasuk bagian pembuat masalah di negeri ini.

 

 

Kepala Daerah dan Harapan Publik

By Admin on Mar 02, 2018 with 0 Commnets

Oleh: Kholil  (Tenaga Pendukung KPU Kabupaten Gresik)

Empat bulan lagi tepatnya tanggal 27 Juni 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak.  Sebanyak 171 kepala daerah akan dilahirkan dalam pesta demokrasi serentak ini. Masyarakat jamak telah menaruh banyak harapan dan ekspektasi besar akan sebuah restorasi besar dan revolusi demokrasi dari pilkada.  Menurut saya, masyarakat luas sudah cerdas, mereka mengharapkan sosok pemimpin yang cepat tanggap beraksi mencari solusi bukan sekedar pamer janji dan sensasi. Mereka ingin pemimpin masa depan diisi orang-orang yang tidak hanya cerdas intelektual tapi juga baik akhlak dan perangainya. Satu lagi pemimpin yang sulit dicari adalah pemimpin yang wira’I atau pemimpin yang takut menggunakan anggaran daerah tidak untuk kepentingan masyarakat.

Publik juga mengharapkan pemimpin yang humble, sederhana dan ramah kepada rakyatnya hal itu karena gaya hidup seseorang bisa menentukan penggunaan budget yang ada, kalau seorang gajinya 20 juta perbulan tapi gaya hidupnya 100 juta perbulan maka ia akan menghalalkan segala cara untuk menutup gaya hidupnya tersebut.

Namun, harapan rakyat ini akan selalu jadi impian di siang bolong yang nirmakna kalau kita baik rakyat maupun politisi tidak menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan akuntable.

Di sinilah peran semua lapisan masyarakat selalu mengawasi, proaktif dan menyukseskan PILKADA  SERENTAK yang diadakan di tahun politik ini yaitu tahun 2018. Masyarakat jangan mau diberi money politik yang tak seberapa dibandingkan kerusakan sebuah daerah, jangan sampai dikibuli dengan janji-janji. Kalau pilihan kita ngawur tanpa tahu siapa yang kita pilih maka kita akan salah pilihan. beberapa detik kita memilih akan menentukan lima tahun sebuah daerah tambah makmur atau mundur. (kpugres/v)

 

 

PERS dan Bensin Kobaran Api

By Admin on Jul 22, 2016 with 0 Commnets

Ditulis oleh: MAKMUN, S.Th.I., Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan informasi KPU Kabupaten Gresik

Seorang kakek berpesan pada kedua cucunya, “Cucuku, kalau kamu nanti ingin kekayaan yang berlimpah maka jadilah seorang bankir. Kalau ingin exciting jadilah seorang pembalap. Tetapi kalau ingin duduk dalam deretan orang-orang yang mengambil keputusan penting dan membuat sejarah, jadilah seorang wartawan.”

 

Oleh :  Elvita Yuliati, Anggota KPU Kab. Gresik Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik

Pilkada serentak yang puncaknya pada tanggal 9 Desember 2015 lalu,  belum sepenuhnya lepas dari ingatan.  Padahal moment itu sudah berlalu dan sudah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mengelola wilayah propinsi maupun kabupaten/kota. Sebagian besar dapat tersenyum lega karena sukses menarik simpati khalayak dengan memberikan suaranya. Namun banyak juga yang masih terpukul karena tidak berhasil mengumpulkan suara terbanyak pada saat hari pemungutan suara.

 

Selebritisasi Politik

By Admin on May 20, 2016 with 0 Commnets

Hingar-bingar Pemilihan Umum dan Pilkada seakan tidak pernah lepas dari ingatan meski sudah berlalu dan sudah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mengelola negara. Sebagian besar tersenyum lega karena berhasil menarik simpati khalayak, namun tidak sedikit yang masih terpukul karena tidak berhasil mengumpulkan suara terbanyak pada saat hari pemungutan suara.

 

 

Ditulis oleh: MAKMUN, S.Th.I., Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan informasi KPU Kabupaten Gresik

 

Umar ibnu Khattab pernah mengemukakan sebuah statement tentang peran penting perempuan dalam hubungannya dengan kesuksesan seseorang. Saat bertemu dengan orang yang kamu anggap sukses –kata Umar- tanyakan dua hal kepadanya. Pertama siapa perempuan yang melahirkannya, kedua siapa perempuan yang menjadi pasangan hidupnya. Diakui atau tidak, hingga saat ini kebenaran dari hipotesis yang lahir dari khalifah kedua islam itu sulit terbantahkan. Merujuk pada hipotesa inilah kita memahami betapa besar peran dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan individu.

 

Perjuangan Kelola SIBIRA dan SIKORA

By Admin on May 03, 2016 with 0 Commnets

Ditulis oleh: AHMAD FAHRUDDIN, Sekretaris KPU Kabupaten Gresik.

Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Gresik sudah menuntaskan pelaksanaan Pilkada, Pilpres dan Pileg di Kabupaten Gresik sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan lembaran negara nomor 5678). 

Seluruh tantangan dan kendala berhasil dilalui KPU  dengan baik.  Sementara tantangan lain diantaranya adalah dalam pengelolaan logistik pemilu.  Kemungkinan beberapa Kabupaten/ Kota yang lain juga menghadapi hal yang sama.