KPU Kabupaten Gresik memulai tahapan pembentukan PPK danPPS. Sesuai dengan Peraturan KPU no.2 tahun 2015 tentang tahapan, progran dan jadwal peneyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau/walikota dan wakil walikota.  KPU Kab. Gresik mengumumkan pendaftaran lewat website dan lewat pengumuman di Kecamatan-kecamatan dimulai tanggal 19 April 2015.

Menurut Chairuz Zimam, anggota KPU Kab Gresik Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi seleksi kali ini agak berbeda sebab calon penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan hingga TPS ini tidak pernah menjabat dua kali periode.

“Yang dimaksud dengan 1 kali periode adalah masa lima tahun, contohnya tahun 2010 hingga tahun 2015. Tahun 2005 hingga tahun 2009. Jika pernah mengikuti hanya salah satu periode itu, masih mempunyai peluang untuk mendaftar,” jelasnya mantan guru SMA itu, Senin (20 April 2015).

Pendaftar dapat mengunduh form pendaftaran di website milik KPU Kabupaten Gresik atau datang langsung ke kantor sekretariat KPU Kabupaten Gresik, Jl. Wahidin Sudirohusodo Gresik.  Petugas akan melayani saat jam kerja.

“Warga yang mengembalikan form pendaftaran akan mendapatkan cheklist berkas apa saja yang belum terlengkapi dan dipersilahkan untuk melengkapi hingga tanggal penutupan,” jelasnya.[] (kpugres/vet)

 

KPU Luncurkan Pilkada Serentak 2015

By Admin on Apr 18, 2015 with 0 Commnets

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga Negara terkait serta konsolidasi di internal KPU telah dilakukan secara intensif untuk membangun kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan pilkada serentak, terutama menyangkut regulasi dan anggaran.

“Koordinasi secara horizontal dan konsolidasi secara internal telah kami lakukan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga kami minta untuk berkoodinasi dengan pemerintah daerah, tidak hanya soal dana tetapi hal lain seperti dukungan staf, kantor, lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye,” kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat peluncuran penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Hadir dalam acara peluncuran tersebut Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Juri Ardiantoro, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Bawaslu Muhammad, Komisioner Bawaslu Nasrullah dan Daniel Zuhron serta sejumlah pegiat pemilu di Indonesia.

Untitled-1

Husni mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 ini pertama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. “Ini momentum penting bagi sejarah bangsa kita. Momen ini sekaligus pengingat kepada semua penyelenggara pemilu agar tetap menjaga komitmennya dalam merawat dan menumbuhkan profesionalitas dan integritas dalam menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, kata Husni, penyelenggara harus mampu menghilangkan asumsi yang terlanjur melekat dalam memori publik bahwa sumber masalah itu ada di penyelenggara pemilu. “Üntuk itu kita harus tegak pada aturan. Jangan sampai tergoda dengan berbagai rayuan untuk melakukan penyimpangan,” ujarnya.

Husni menyatakan saat ini dari 10 rancangan peraturan KPU tentang Pilkada yang akan menjadi pedoman teknis penyelenggaraan di lapangan, tiga di antaranya telah selesai proses konsultasinya di Komisi II DPR. “Tiga PKPU itu, yaitu PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan PKPU tentang Badan Penyelenggara Ad Hoc telah kita tetapkan jadi peraturan KPU 9 April 2015,” ujarnya.

Saat ini, kata Husni, tersisa tujuh PKPU lagi yang masih dalam proses konsultasi di Komisi II DPR. Panitia Kerja Pilkada serentak, lanjut Husni telah berkomitmen untuk menuntaskan proses konsultasi tersebut paling lambat 23 April 2015. “Penetapan PKPU lebih awal akan membantu parpol yang akan mengusung pasangan calon dan calon perseorangan untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada,” ujarnya.

 KPU berharap pembahasan PKPU itu tidak berlarut-larut. “Kami berkeinginan kualitas regulasinya baik, tetapi kita juga punya waktu untuk menyosialisasikannya kepada semuastakeholders. Kami tidak ingin ada penyimpangan dalam penyelenggaraan sebagai akibat sosialisasi kurang maksimal,” ujarnya.  

 Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengatakan telah memberikan penguatan kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada serentak. Salah satunya payung hukum untuk pengelolaan pembiayaan Pilkada. “Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan anggaran. Untuk keamanan kami sudah koordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk perbantuan. Kami optimis Pilkada serentak dapat dilaksanakan dengan baik oleh KPU,” ujarnya. (gebriel/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

 

Amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik“, disamping itu didorong keinginan Penyelenggara Pemilu disemua tingkatan berkomitmen  untuk bekerja secara profesional, jujur, adil dan transparan.

Semangat tersebut telah diwujudkan KPU RI dalam hal ini Bagian Humas Biro Teknis dan Hupmasy. bekerjasama dengan IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jawa Timur menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) Pengelola’an Pelayanan Informasi dan Dokumentasi   (PPID).

Pelatihan tersebut sedianya hanya 4 KPU kabupaten/kota sebagai pilot project keterbukaan informasi publik di Jawa Timur, namun karena keinginan untuk memaksimalkan peserta sehingga diikuti oleh 10 KPU Kabupaten/kota, yaitu : (1) KPU Kota : Surabaya dan Pasuruan, (2) KPU Kabupaten : Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Ponorogo, Malang, Banyuwangi dan Sumenep masing-masing 2 orang (1 komisioner, 1 sekretariat) serta KPU Profinsi Jawa Timur 1 orang dari sekretariat, sehingga jumlah peserta 21 orang, bertempat di Hotel Inna Tretes Prigen Kabupaten Pasuruan, selama 4 hari mulai Selasa-jum’at: 10-13 Maret 2015, dan dikawal langsung oleh Kabag Humas KPU RI Robby leo yang peramah, santun dan bersahabat.

13 maret 2015

Sebelum memasuki acara Pelatihan Eko Sasmito (ketua KPU Jatim ) ddidampingi Gogot Cahyo Baskoro ( Komisioner Divisi Sosialisasi ) memberi pengarahan betapa pentingnya acara pelatihan ini karena “ (1) PPID merupakan Pilot Projek supaya  KPU lebih dikenal masyarakat (2) meningkatkan citra Penyelenggara dimata publik (3) Segera membuat Tim PPID meskipun tidak didukung anggaran, (4) TOT PPID akan berlanjut diharapkan tidak gonta ganti peserta, (5) agar PPID selalu mengawal keterbukaan informasi publik.

Mengingat pentingnya acara ini, sampai-sampai dibuka langsung oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah Komisioner KPU RI sekaligus memberi arahan yang intinya bahwa “ (1) Demokrasi harus dibangun dengan kejujuran dan keterbukaan ( UUD 14 Tahun 2008 ttg KIB) (2) masyarakat berhak mengetahui informasi Publik ( jenis, mekanisme, pelayanan,) melalui website / kios informasi.

Kemudian dilanjutkan sambutan Rixon Nababan Sekretaris KIPP Jawa Timur, secara ringkas menyatakan “  (1) Kita lembaga khusus bisa saja pakai Standar Biaya Khusus (SBK) tidak harus Standar Biaya Umum (SBU), (2) KIPP jangan dianggap musuh Penyelenggara Pemilu, karena permintaan data/informasi  itu sesuai prosedur.

Disamping pemateri dari KPU RI, IPC dan KIPP juga menghadirkan Narasumber Komisi Informasi ( KI ) Jawa Timur : (1) Djoko Tetuko sekretaris KI  tentang Informasi yang dikecualikan, (2) Ketty Tri Setyorini Ketua KI mengenai Tata Cara Beracara di KI. Lebih menarik lagi panitia juga menuguhkan simulasi prosedur pelayanan dan seringnya diskusi kelompok sehingga menambah keakraban peserta, panitai dan narasumber.

Tanpa terasa acara yang sangat bersahabat, penuh kekeluargaan, akhirnya memasuki hari ke-empat sehingga dilaksanakan penutupan oleh Robby leo Kabag Humas KPU RI sekaligus berpesan dan menekankan kembali untuk segara menindaklanjuti hasil pelatihan di kantor masing-masing dengan “  membentuk PPID, membuat SOP, dan kios informasi ”. selamat bekerja mengawal keterbukaan informasi dengan mottoKPU SIAP TERBUKA, BERWIBAWA, DAN LUAR BIASA “.[]

 

 

 

Launching Pemilukada Provinsi Jatim

By Admin on Apr 24, 2013 with 0 Commnets

Launching Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro kabupaten Gresik di Hadiri oleh kepala Daerah Kabupaten gresik, Anggota KPU Kab. Gresik Berserta Sekretariat dan Seluruh anggota PPK Se- Kab. Gresik. Acara yang berupa Senam pagi bersama itu juga dimeriahkan dengan Pentas Pencak Silat dari Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik.

 

Sosialisasi Pemilu Dengan Jalan Sehat

By Admin on Apr 24, 2013 with 0 Commnets

Persiapan Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten yang di hadiri Oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Gresik serta Muspida Kabupaten Gresik dan seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se – Kabupaten Gresik di Alon-Alon Kab. Gresik

 

kpud-gresikkab.go.id- Hari ini (5/3), KPU Gresik serentak dengan KPU Kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur mengadakan Ujian Tulis Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pilgub Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Acara yang juga dihadiri Anggota Panwaslu itu berjalan tertib dan lancar. Dari 184 orang yang tercatat sebagai pendaftar pada Seleksi Administrasi (tanggal 26 Februari s.d 4 Maret 2013) lalu, 177 orang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahap berikutnya yaitu ujian tulis Gedung Setya Bina Karya Kabupaten Gresik. Namun tidak semua pendaftar yang lolos ujian seleksi administrasi hadir dalam ujian tulis tersebut, dari 177 orang hanya 152 orang peserta yang mengikuti Ujian Tulis. 

 

kpud-gresikkab.go.id- Rabu (27/02) lalu, KPU Kabupaten Gresik mengadakan Konsultasi  Publik terkait Penataan Dapil Pemilu Tahun 2014. Acara yang bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gresik tersebut diselenggarakan setelah  mendapatkan arahan-arahan dari KPU Pusat melalui KPU Provinsi Jatim yang berpedoman pada PKPU no 5 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan daerah pemilihan. 

Peraturan tersebut menjelaskan Tujuh prinsip yang mendasari penyusunan Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, yaitu Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional, Proporsionalitas, Integralitas wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous), Kohesivitas, dan Kesinambungan.

 Di awal pertemuan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Gresik telah menjelaskan bahwa pertemuan ini hanya bersifat konsultatif karena yang mempunyai kewenangan penetapan Dapil adalah KPU Pusat berdasarkan pengusulan dari KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota yang merupakan hasil konsultasi  bersama publik (Pemerintah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Akademisi dll.) yang legitimate dan berkualitas. Ketua KPU kabupaten gresik juga menyampaikan bahwa KPU Pusat menyarankan KPU Kabupaten/Kota menggunakan Dapil Pemilu terakhir, yang mana Dapil Kabupaten Gresik pada Pemilu Terakhir adalah Dapil Medium yaitu 7 (tujuh) daerah pemilihan, namun hal ini tidak sepenuhnya mutlak dan tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan jumlah Dapil setelah diadakannya konsultasi publik ini. Adapun Dapil Pemilu yang diusulkan KPU Kabupaten Gresik ke KPU Pusat adalah sebagai berikut:

 

NO.

DAPIL

KECAMATAN

ALOKASI KURSI

LAMA

ALOKASI KURSI BARU

1

Gresik 1

Gresik dan Kebomas

8

7

2

Gresik 2

Manyar, Bungah dan Sidayu

9

8

3

Gresik 3

Duduk Sampeyan, Benjeng, Cerme dan Balong Panggang

10

10

4

Gresik 4

Menganti dan Kedamean

7

7

5

Gresik 5

Driyorejo dan wringin anom

6

7

6

Gresik 6

Dukun, Panceng dan Ujung pangkah

7

7

7

Gresik 7

Sangkapura dan Tambak

3

4

JUMLAH

50

50

Pertemuan yang dihadiri oleh Panwaslu, Perwakilan Parpol, Organisasi Masyarakat dan akademisi ini berlangsung lancar dan sharing antara masing-masing stakeholder pun terwujud dengan baik.[] 

 

 

Hari ini (Kamis, 07 Februari 2013) bertempat di  Kantor Bupati Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU Kabupaten Gresik. Hal ini didasari oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor: 470/3264/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan untuk Pemilu 2014.

Penyerahan DP4 merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor  08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

DP4 adalah bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang nantinya menjadi dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif tahun 2014 oleh KPU kabupaten Gresik.[]

 

Penandatanganan Pakta Integritas

By Admin on Dec 11, 2012 with 0 Commnets


kpud-gresikkab.go.id, 
Selasa 23 Oktober 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabuapten Gresik menyelenggarakan acara penandatangan Pakta Integritas, yang bertempat di Ruang Rapat Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, yang mana acara dimulai Pukul 11.00 Wib. Adapun susunan acara dalam penandatangan Pakta Integritas sebagai berikut :

  1. Pembukaan
  2. Lagu Indonesia Raya
  3. Laporan Kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik
  4. Pembacaan Naskah Pakta Integritas yang disampaikan oleh Ketua dan diikuti oleh Anggota KPU Kab. Gresik
  5. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik yang disaksikan oleh tokoh masyarakat/LSM dan dilanjutkan penandatanganan Pakta Integritas oleh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik.
  6. Penutup (doa)