SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK                                                SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK                                                              SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK                                                         SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK 

pleno dps (1)

Akhmad Roni Ketua KPU Gresik membuka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Pleno tersebut berlangsung di Aula KPU Kabupaten Gresik pada hari Kamis (15/3/2018).Roni menjelaskan, pleno tersebut merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

"Hasil DPHP ini merupakan hasil coklit dari tingkat PPDP, yang ditetapkan oleh PPS dan PPK, selanjutnya kita plenokan di tingkat kabupaten," terangnya.

Rapat Pleno tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwas Kabupaten Gresik, Tim Kampanye dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTimur, perwakilan dari Kesbangpol serta perwakilan dari dinas Kependudukan Catatan Sipil dari jajaran Pemerintah Daerah.

Peserta rapat pleno berasal dari 18 kecamatan di Kabupaten Gresik, minus dua kecamatan dari Pulau Bawean yang menghadiri pada pleno tersebut dikarenakan letak geografis wilayahnya. Khusus dua kecamatan di Pulau Bawean harus melaporkan dengan video teleconference dengan disaksikan bersama anggota KPU beserta PPK yang lain di Aula KPU Gresik.

Selanjutnya pleno pemaparan DPHP dan DPS dari PPK se-Kabupaten Gresik dipimpin oleh komisioner KPU Div. Program Data Abdullah Sidiq, jalannya pleno masing-masing PPK menyampaikan hasil Rekapitulasi daftar pemilih di tingkatkecamatan, secara bergantian sesuai arahan dari Sidiq.

DPS Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan 15Maret 2018 berjumlah 908.540 pemilih, Dengan rincian untuk pemilih laki-laki sebanyak 452.488 orang, sedangkan untuk pemilih perempuan sebanyak 456.052 orang, dengan total TPS sebanyak 2.210 dari 356 kelurahan/desa.

 

(Kpugres/Yayan)

foto skripsi

Qurotul Fitriyani, salah satu mahasiswi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), mengambil tema Rumah Pintar Pemilu Raden Paku milik KPU Gresik. Materi yang diinventarisasi terkait keberadaan RPP, tujuan didirikan, hingga apa yang disajikan di dalam RPP. Untuk melengkapi materi yang sudah terinventarisasi, Qurotul melakukan wawancara dengan Makmun, Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas, Divisi yang membidangi. Mereka wawancara dan berdialog terkait RPP. “Saya mengapresiasi inisiatif Qurotul Fitriyah dalam menyelesaikan skripsi pada tugas akhir studinya mengambil tema Rumah Pintar Pemilu (RPP) Raden Paku,” jelas Makmun.

Dalam wawancaranya, Makmun menjelaskan, terkait asal usul pendirian RPP Raden Paku.  Sejarah pemilu dari tahun 1995 hingga 2014, kemudian aktifitas edukasi terhadap masyarakat, dan simulasi coblos. “Semua yang saya jelaskan sudah tersaji di ruang RPP, wawancara ini untuk lebih menegaskan dan menambahkan gambaran materi sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat, pemilih pemula dan disabilitas,” urai Makmun.

Ia juga tidak lupa menjelaskan perlunya menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas yang dimaksud adalah pemilih yang memiliki pengetahuan, kesadaran serta berpartisipasi dalam Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Sedangkan program RPP Raden Paku ada 3, yaitu Sosialisasi ke SMA Sederajat dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Gresik. Selain mensosialisasikan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas juga mengenalkan RPP milik KPU Gresik ini. Kedua yaitu KPU Goes To School dengan mendatangi Sekolah maupun Perguruan Tinggi untuk melakukan pendidikan Pemilih serta membagikan brosur. Terakhir adalah menerima kunjungan di RPP dari elemen masyarakat, termasuk siswa/mahasiswa. 

Terpisah, Suyono, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas menjelaskan perihal teknis berkunjung di RPP.  Pengunjung dapat berasal dari sekolah, organisasi, lembaga maupun perorangan. “Kami persilahkan melihat-lihat sekeliling ruang RPP,  tanya jawab dan  pemutaran video dokumenter tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Gresik.  (kpugres/niah/v)

Oleh: Kholil (tenaga Pendukung KPU Kabupaten Gresik)

Saya pernah berdiskusi dengan kawan saya saat masih mahasiswa, ia melontarkan pertanyaan yang belum saya jawab, ia bertanya “Kenapa kita sibuk-sibuk pemilu, ikut-ikutan partai dan berdemokrasi, padahal semua itu tidak ada dan tidak diajarkan oleh Islam”

Pertanyaan kawan saya tersebut bisa jadi representasi dari apa yang ada di benak beberapa warga Indonesia, yang perlu dicari solusi dan jawabannya.

Bagi saya, tantangan (at Tahaddiyat) agama paling besar saat ini adalah bagaimana ia mampu menjawab krisis social politik yang dihadapi manusia. Problematika dan persoalan baru pasti akan selalu hadir dan bermunculan sedangkan teks agama atau wahyu sudah putus, untuk itulah perlu ijtihad dan penggalian hukum guna menjawab permasalahan tersebut.

Memang agama itu mengatur segala sisi kehidupan manusia, termasuk kehidupan berpolitik, termasuk system demokrasi yang berlaku sekarang ini, untuk di Indonesia sejarah telah mencatat sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia bangsa Indonesia tak terkecuali para ulama dan tokoh masyarakat memilih Pancasila sebagai dasar Ideologi dan UUD 45 sebagai dasar Negara, dalam pasal 20 UUD 45 bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagaianya ditetapkan dengan undang-undang.

Kenapa para ulama masa itu tidak menentang demokrasi pancasila? Karena setelah dikaji secara panjang, nilai-nilai  pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan dengan Pancasila bisa merangkul dan mengikat semua elemen bangsa dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prof. Abdul Mukthie Fajar, S.H dalam bukunya Partai Politik dalam perkembangan ketatanegaraan mengatakan bahwa sejak tahun 1945 hingga 2017 demokrasi kita telah berkembang dalam tiga era demokrasi:

  1. Demokrasi Era orde lama (1945-1966) yang meliputi Demokrasi Liberal Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
  2. Demokrasi Orde Baru (1966-1998) atau Demokrasi Pancasila
  3. Demokrasi Era Reformasi (1998- Sekarang)

Jadi, demokrasi kita itu bisa berdinamika dan mengikuti jaman yang dalam hal ini Indonesia mempunyai demokrasi yang spesifik berbeda dengan demokrasi di Negara lain.

Saya yakin, perkembangan demokrasi Indonesia masih akan mengalami pelbagai dinamika dalam perkembangannya. Dari tiga periode tersebut mayoritas ulama Indonesia tidak ada yang mempersoalkannya secara agama, bahkan banyak ulama-ulama hebat semisal Gus Dur, Gus Shalah, KH. Hasyim Muzadi dan sebagainya terlibat langsung dalam politik berdemokrasi.

Dalam berdemokrasi diatur cara pemilihan dan penyampaian pendapat yang berasas musyawarah, musyawarah untuk mufakat, dengan menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu ajaran agama Islam.

Justru agama harus menjadi ruh, pembangun karakter, dan pemberi solusi segala kehidupan berdemokrasi. Seorang politisi seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip agama dengan mengedepankan kejujuran, keikhlasan dan pengorbanan.

Untuk itulah, sungguh kurang bijak bila seseorang masih mempertentangkan Islam dengan demokrasi di Indonesia, hingga akhirnya ia tidak mau memilih, menjadi Golput dan tidak peduli pada kemajuan bangsanya. Padahal, kalau kita tidak termasuk bagian dari pemberi solusi, bisa jadi kita termasuk bagian pembuat masalah di negeri ini.

 

PPK Cerme Giatkan Monitoring Mutarlih

By Admin on Mar 15, 2018 with 0 Commnets

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cerme bertekad untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 berjalan sukses dan sesuai harapan masyarakat. Diantaranya dengan mengerjakan program kegiatan secara detil dan cermat sesuai aturan Perundang-undangan.  

Menurut Ketua PPK Cerme, Khoirudin, salah satu tahapan yang krusial dan rawan masalah yaitu pemutakhiran daftar pemilih (Mutarlih) “Pada saat awal tahapan pemutakhiran data pemilih, kami menggiatkan monitoring ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) hingga menjelang rekapitulasi dan penetapan DPS,” kata Khoirudin.

Harapannya, dari hasil pencocokan dan penelitian data pemilih hingga rekapitulasi dan penetapan DPS di tingkat Kabupaten tidak ada lagi kesalahan dan kekurangan.(kpugres/cerme/v)