SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK                                                SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK                                                              SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK                                                         SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK 

 

KPU Luncurkan Pilkada Serentak 2015

By Admin on Apr 18, 2015 with 0 Commnets

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga Negara terkait serta konsolidasi di internal KPU telah dilakukan secara intensif untuk membangun kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan pilkada serentak, terutama menyangkut regulasi dan anggaran.

“Koordinasi secara horizontal dan konsolidasi secara internal telah kami lakukan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga kami minta untuk berkoodinasi dengan pemerintah daerah, tidak hanya soal dana tetapi hal lain seperti dukungan staf, kantor, lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye,” kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat peluncuran penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Hadir dalam acara peluncuran tersebut Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Juri Ardiantoro, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Bawaslu Muhammad, Komisioner Bawaslu Nasrullah dan Daniel Zuhron serta sejumlah pegiat pemilu di Indonesia.

Untitled-1

Husni mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 ini pertama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. “Ini momentum penting bagi sejarah bangsa kita. Momen ini sekaligus pengingat kepada semua penyelenggara pemilu agar tetap menjaga komitmennya dalam merawat dan menumbuhkan profesionalitas dan integritas dalam menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, kata Husni, penyelenggara harus mampu menghilangkan asumsi yang terlanjur melekat dalam memori publik bahwa sumber masalah itu ada di penyelenggara pemilu. “Üntuk itu kita harus tegak pada aturan. Jangan sampai tergoda dengan berbagai rayuan untuk melakukan penyimpangan,” ujarnya.

Husni menyatakan saat ini dari 10 rancangan peraturan KPU tentang Pilkada yang akan menjadi pedoman teknis penyelenggaraan di lapangan, tiga di antaranya telah selesai proses konsultasinya di Komisi II DPR. “Tiga PKPU itu, yaitu PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan PKPU tentang Badan Penyelenggara Ad Hoc telah kita tetapkan jadi peraturan KPU 9 April 2015,” ujarnya.

Saat ini, kata Husni, tersisa tujuh PKPU lagi yang masih dalam proses konsultasi di Komisi II DPR. Panitia Kerja Pilkada serentak, lanjut Husni telah berkomitmen untuk menuntaskan proses konsultasi tersebut paling lambat 23 April 2015. “Penetapan PKPU lebih awal akan membantu parpol yang akan mengusung pasangan calon dan calon perseorangan untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada,” ujarnya.

 KPU berharap pembahasan PKPU itu tidak berlarut-larut. “Kami berkeinginan kualitas regulasinya baik, tetapi kita juga punya waktu untuk menyosialisasikannya kepada semuastakeholders. Kami tidak ingin ada penyimpangan dalam penyelenggaraan sebagai akibat sosialisasi kurang maksimal,” ujarnya.  

 Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengatakan telah memberikan penguatan kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada serentak. Salah satunya payung hukum untuk pengelolaan pembiayaan Pilkada. “Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan anggaran. Untuk keamanan kami sudah koordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk perbantuan. Kami optimis Pilkada serentak dapat dilaksanakan dengan baik oleh KPU,” ujarnya. (gebriel/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan KPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

  1. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Klik disini untuk mengunduh
  2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Klik disini untuk mengunduh.
  3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Klik disiniuntuk mengunduh.

Peraturan KPU Tersebut dapat juga dapat diakses melalui Konten Peraturan KPU Tahun 2015 pada Website JDIH KPU. Klik disini untuk linknya.[]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan KPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

  1. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Klik disini untuk mengunduh
  2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Klik disini untuk mengunduh.
  3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Klik disiniuntuk mengunduh.

Peraturan KPU Tersebut dapat juga dapat diakses melalui Konten Peraturan KPU Tahun 2015 pada Website JDIH KPU. Klik disini untuk linknya.[]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan ini  dapat menjadi dasar bagi KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengawal keterbukaan Informasi Publik dan sebagai bekal bagi pemangku kepentingan, peserta pemilu maupun masyarakat luas untuk mendapatkan haknya atas segala data dan informasi terkait Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 dapat diunduh disini. []

Amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik“, disamping itu didorong keinginan Penyelenggara Pemilu disemua tingkatan berkomitmen  untuk bekerja secara profesional, jujur, adil dan transparan.

Semangat tersebut telah diwujudkan KPU RI dalam hal ini Bagian Humas Biro Teknis dan Hupmasy. bekerjasama dengan IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jawa Timur menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) Pengelola’an Pelayanan Informasi dan Dokumentasi   (PPID).

Pelatihan tersebut sedianya hanya 4 KPU kabupaten/kota sebagai pilot project keterbukaan informasi publik di Jawa Timur, namun karena keinginan untuk memaksimalkan peserta sehingga diikuti oleh 10 KPU Kabupaten/kota, yaitu : (1) KPU Kota : Surabaya dan Pasuruan, (2) KPU Kabupaten : Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Ponorogo, Malang, Banyuwangi dan Sumenep masing-masing 2 orang (1 komisioner, 1 sekretariat) serta KPU Profinsi Jawa Timur 1 orang dari sekretariat, sehingga jumlah peserta 21 orang, bertempat di Hotel Inna Tretes Prigen Kabupaten Pasuruan, selama 4 hari mulai Selasa-jum’at: 10-13 Maret 2015, dan dikawal langsung oleh Kabag Humas KPU RI Robby leo yang peramah, santun dan bersahabat.

13 maret 2015

Sebelum memasuki acara Pelatihan Eko Sasmito (ketua KPU Jatim ) ddidampingi Gogot Cahyo Baskoro ( Komisioner Divisi Sosialisasi ) memberi pengarahan betapa pentingnya acara pelatihan ini karena “ (1) PPID merupakan Pilot Projek supaya  KPU lebih dikenal masyarakat (2) meningkatkan citra Penyelenggara dimata publik (3) Segera membuat Tim PPID meskipun tidak didukung anggaran, (4) TOT PPID akan berlanjut diharapkan tidak gonta ganti peserta, (5) agar PPID selalu mengawal keterbukaan informasi publik.

Mengingat pentingnya acara ini, sampai-sampai dibuka langsung oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah Komisioner KPU RI sekaligus memberi arahan yang intinya bahwa “ (1) Demokrasi harus dibangun dengan kejujuran dan keterbukaan ( UUD 14 Tahun 2008 ttg KIB) (2) masyarakat berhak mengetahui informasi Publik ( jenis, mekanisme, pelayanan,) melalui website / kios informasi.

Kemudian dilanjutkan sambutan Rixon Nababan Sekretaris KIPP Jawa Timur, secara ringkas menyatakan “  (1) Kita lembaga khusus bisa saja pakai Standar Biaya Khusus (SBK) tidak harus Standar Biaya Umum (SBU), (2) KIPP jangan dianggap musuh Penyelenggara Pemilu, karena permintaan data/informasi  itu sesuai prosedur.

Disamping pemateri dari KPU RI, IPC dan KIPP juga menghadirkan Narasumber Komisi Informasi ( KI ) Jawa Timur : (1) Djoko Tetuko sekretaris KI  tentang Informasi yang dikecualikan, (2) Ketty Tri Setyorini Ketua KI mengenai Tata Cara Beracara di KI. Lebih menarik lagi panitia juga menuguhkan simulasi prosedur pelayanan dan seringnya diskusi kelompok sehingga menambah keakraban peserta, panitai dan narasumber.

Tanpa terasa acara yang sangat bersahabat, penuh kekeluargaan, akhirnya memasuki hari ke-empat sehingga dilaksanakan penutupan oleh Robby leo Kabag Humas KPU RI sekaligus berpesan dan menekankan kembali untuk segara menindaklanjuti hasil pelatihan di kantor masing-masing dengan “  membentuk PPID, membuat SOP, dan kios informasi ”. selamat bekerja mengawal keterbukaan informasi dengan mottoKPU SIAP TERBUKA, BERWIBAWA, DAN LUAR BIASA “.[]