SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK                                                SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK                                                              SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK                                                         SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KPU KABUPATEN GRESIK 

Gelar Bimtek Sosialisasi PPK

By Admin on Mar 23, 2018 with 0 Commnets

Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dimulai sejak 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018. Guna menyamakan langkah, KPU Kabupaten Gresik menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi dan Partisipasi Masyaraka untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sekretaris PPK.  Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 1 Hotel Pesonna di Jalan Panglima Sudirman No. 1, Sidokumpul, Gresik, pada hari Jum’at (23/3/2018).

Dalam pembukaan acara, Ketua KPU Gresik, Ahmad Roni memberikan  pengarahan umum diantaranya terkait kawasan yang dilarang untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Gresik, Makmun.

“Alat Peraga Kampanye seperti baliho, umbul-umbul, spanduk dan Bahan Kampanye seperti brosur, poster, dan stiker dilarang terpasang di rumah ibadah, instansi pemerintah, dan lembaga kesehatan. APK boleh dipasang di titik-titik kampanye yang  sudah disepakati dan ditentukan  atau bisa di rumah pemenangan pasangan calon, “ jelas Roni.

Senada dengan Roni, Makmun dalam memberikan materi sosialisasi mengungkapkan sesuai ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, bahwa dalam  pemasangan APK terdapat larangan pemasangan di area milik pemerintahan, rumah ibadah, dan pusat kesehatan. Apabila ditemukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Untuk APK,  pasangan calon dapat menambah sendiri 150 prosen jumlah dari APK yang disediakan KPU. Contohnya KPU menyediakan 5 APK berupa baliho. maka paslon dapat membuat 8 buah, pembulatan dari 7,5”, ungkap Makmun.

Lebih lanjut Makmun mengatakan, agar penyelenggara pemilihan menyamakan  persepsi bahwa APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon.

Pada sesi tanya jawab, para peserta bimtek antusias menanyakan berbagai hal contoh kasus saat pilkada tahun lalu. Kegiatan tanya-jawab berjalan lancar dan penjelasan sangat gamblang disampaikan anggota KPU Gresik Divisi SDM dan Parmas, Makmun.

Di akhir acara, Makmun mengingatkan untuk berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu dalam rangka meminimalisasi pelanggaran selama tahapan kampanye. Apabila partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan alat peraga kampanye atau akan pelanggaran pemasangan APK akan dikenakan sanksi, baik secara tertulis atau perintah penurunan alat peraga kampanye dalam waktu 1x24 jam .

“Koordinasikan juga dengan tim kampanye pasangan calon untuk bertanggung jawab menjaga pemasangan APK. Harapannya agar perjalanan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini bisa berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujarnya. (kpugres/yayan/v)

 

Kosongkan Ruangan, Kotak Suara Dipindah

By Admin on Mar 21, 2018 with 0 Commnets

Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik melakukan kembali kelola logistik.  Ribuan kotak suara dan bilik suara dipindah ke gudang sewa milik KPU Gresik, di Jalan Komplek Pergudangan UD. Sumber Wangi, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 225 Gresik, Rabu (21/3/218)

Logistik  Pemilu yang dipindah berjumlah  8.000 itu, semula disimpan di salah satu ruangan yang berada di kantor KPU Kabupaten Gresik. Karena kebutuhan ruangan mendesak dan guna penghitungan kembali logistik pemilu tersebut, maka dilakukan proses kegiatan pemindahan ke gudang sewa.

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Makhsun  mengatakan  jika pemindahan ini sekaligus untuk menghitung dan mengecek kembali kesiapan logistik kotak suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.

“Dengan dipindahkannya kotak suara yang ada di  kantor KPU Gresik,  ruangan  yang semula untuk gudang menjadi lebih bersih dan rapi sehingga bisa digunakan untuk keperluan lainnya.” imbuh Maksun.

Pemindahan logistik diawasi dan dikawal oleh beberapa staf  KPU Kabupaten Gresik guna menjaga keamanan logistik mulai dari kantor hingga tempat tujuan tidak ada yang kurang satupun. (kpugres/kho/v)

Bimtek Input Data DPS

By Admin on Mar 20, 2018 with 0 Commnets

Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- kabupaten Gresik kembali dilaksanakan. Kali ini yang diundang adalah Ketua dan  Divisi Data. Mereka mendapatkan pendalaman terkait input data Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada aplikasi sistem informasi data pemilih (Sidalih) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur  Tahun 2018.

Bimtek ini ini dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Gresik pada hari selasa, 20 Maret 2018 mulai jam 9.00 Wib hingga selesai. Sebagai nara sumber yaitu Anggota KPU Gresik Divisi Perencanaan dan Data Abdullah Sidiq Notonegoro dibantu oleh Kasubbag Program dan Data, Gelar Pratama.

Menurut  Sidik,  input DPS ke aplikasi Sidalih harus selesai pada hari selasa, 20/03/2018 sesuai dead line dari KPU RI. “Selain itu, bimbingan teknis ini  juga sebagai persiapan pengumuman DPS beberapa hari mendatang,” jelasnya.

Tampak dalam bimtek, anggota PPK yang hadir terlihat serius dan teliti melakukan input data DPS ke aplikasi Sidalih.  Sebagian dari mereka melakukan penyeragaman data, seperti penulisan RT dan RW yang sebelumnya satu digit menjadi tiga digit sehingga data menjadi lebih rapi sesuai dengan petunjuk teknisnya, dan penyeragaman data yang lain (kpugres/kho/v)

22. BalongpanggangPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balongpanggang tidak main-main terkait pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di wilayahnya. Akhir dari proses coklit lalu, mereka melakukan koordinasi dengan sekretaris dan PPS se-kecamatan Balongpanggang dalam rangka pendampingan tata cara melakukan rekap dan pelaporan tahap terakhir pendataan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas data yang valid.

Anton Subagyo, ketua PPK berpesan kepada PPS agar benar-benar serius dalam melakukan pendataan, karena data-data yang didapat akan sangat menentukan kualitas suatu pemilihan.

“Waktu kita tidak banyak, mohon segera merapikan hasil coklitnya, agar tidak terjadi kesalahan,” ujar Anton saat pertemuan dengan PPS se-Kecamatan Balongpanggang.

Saat itu  PPDP melakukan koordinasi akhir dengan Ketua RT/RW terhadap hasil coklit yang dilakukan, dengan menggunakan formulir A-KWK. Selanjutnya Ketua RT/RW akan  melakukan pengecekan terhadap pemilih yang terdaftar dalam Formulir A-KWK dan A.A-KWK pada wilayah kerjanya.

“Apabila RT/RW menemukan ada data pemilih yang tidak cocok atau keliru, tidak lengkap dan belum terdaftar, PPDP harus mendatangi rumah pemilih tersebut untuk dicoklit ulang,” jelas Arif Aini, Anggota PPK Balongpanggang Divisi Data.

Setelah PPDP berkoordinasi dengan RT/ RW maka PPDP merekapitulasi hasil coklit PPDP selama 30 hari tersebut dituangkan dalam laporan Hasil Coklit PPDP yaitu Formulir A.A.3- KWK.  PPK Balongpanggang memberi toleransi hingga  pukul 24.00 WIB. .

“Selanjutnya, setelah PPS menerima hasil coklit dari PPDP maka selama 14 hari, tanggal  19 Februari sampai 4 Maret 2018 PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) yang tetap dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy.

“Pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK. Terhadap pemilih yang tidak mempunyai KTP-e atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-e atau surat keterangan atau dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) setempat, PPS menyusun daftar pemilih tersebut menggunakan formulir A.CKWK,” lanjut Arif.

Langkah selanjutnya, PPS menyusun DPHP dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK. Setelah itu ada waktu 14 hari PPS menyusun DPHP dan PPS segera mengadakan rapat pleno terbuka dalam rangka merekapitulasi daftar pemilih hasil pemilutakhiran dengan menggunakan formulir A.C.1-KWK. (kpugres/syamsul/v)

Pleno APK

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTimur 2018 tinggal tiga bulan lagi. Tahapan kampanye sudah dimulai, KPU Kabupaten Gresik mengundang Tim Sukses Pasangan Calon untuk berkoordinasi terkait Alat Peraga Kampanye, pada Jum’at pagi 16 Maret 2018. Rakor berlangsung di Aula KPU Gresik dihadiri oleh Partai Politik yang menjadi pendukung dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Tim Sukses pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Tim sukses pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.Acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KPU kabupaten Gresik, ketua Panwaskab Gresik, unsur kepolisian dan unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan tim pokja divisi kampanye KPU kabupaten Gresik.

KegiatankoordinasitersebutdibukaolehKetua KPU Gresik, Akhmad Roni, iamenyampaikanterimakasihataskehadiran para undangan, terkait PKPU No. 4 Tahun 2017, beberapahalperludidiskusikanbersama.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait PKPU No. 4 tahun 2017 yang perlu dilakukan tim sukses pasangan calon, KPU hanya bisa memfasilitasi. Harapannya perwakilan tim kampanye paslon berdiskusi bersama agar pelaksanaan kampanye bisa berjalan lancar, "imbuhnya.

Ditambahkannya, secara teknis pada aturan KPU yang berlaku sekarang, KPU sediakan alat peraga dan setiap pasangan calon juga bisa memasang dengan kuota tertentu. Prosentasenya yang diatur 150 prosen. Sebagai misal, KPU sediakan 5 alat peraga maka paslon bisa membuat 7 peraga.

Selanjutnya jalannya rakor, Kegiatan Koordinasi tersebut dipimpin oleh Anggota KPU Gresik Divisi SDM dan Parmas, Makmun, ia mengapresiasi terhadap para undangan yang hadir. Kegiatan bertujuan untuk menggali masukan-masukan yang perlu didiskusikan bersama terkait titik lokasi alat peraga kampanye, dan tambahan yang dicetak oleh masing-masing tim Paslon.

“Dari 129 hari efektif ada 10 hari libur nasional yang menjadi kesepakatan pada hari itu untuk break kampanye, “ jelasnya.

Ketua Panwaskab Gresik, Imron menyampaikan terkait pendirian posko kemenangan, bahwasannya Panwaskab mempersilahkan KPU dan tim kampanye paslon untuk membuat kesepakatan. “Terkait keberadaan mobil branding tidak diperbolehkan karena berupa stiker berukuran 5x10cm sesuai dengan ketentuan yang diatur,” tambahnya.

Kegiatan koordinasi berjalan lancar dan para undangan begitu antusias menyampaikan usulannya, penjelasan sangat gamblang disampaikan anggota KPU Gresik divisi SDM dan Parmas, Makmun.

(Kpugres/Yayan)