pleno dps (1)

Akhmad Roni Ketua KPU Gresik membuka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Pleno tersebut berlangsung di Aula KPU Kabupaten Gresik pada hari Kamis (15/3/2018).Roni menjelaskan, pleno tersebut merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

"Hasil DPHP ini merupakan hasil coklit dari tingkat PPDP, yang ditetapkan oleh PPS dan PPK, selanjutnya kita plenokan di tingkat kabupaten," terangnya.

Rapat Pleno tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwas Kabupaten Gresik, Tim Kampanye dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTimur, perwakilan dari Kesbangpol serta perwakilan dari dinas Kependudukan Catatan Sipil dari jajaran Pemerintah Daerah.

Peserta rapat pleno berasal dari 18 kecamatan di Kabupaten Gresik, minus dua kecamatan dari Pulau Bawean yang menghadiri pada pleno tersebut dikarenakan letak geografis wilayahnya. Khusus dua kecamatan di Pulau Bawean harus melaporkan dengan video teleconference dengan disaksikan bersama anggota KPU beserta PPK yang lain di Aula KPU Gresik.

Selanjutnya pleno pemaparan DPHP dan DPS dari PPK se-Kabupaten Gresik dipimpin oleh komisioner KPU Div. Program Data Abdullah Sidiq, jalannya pleno masing-masing PPK menyampaikan hasil Rekapitulasi daftar pemilih di tingkatkecamatan, secara bergantian sesuai arahan dari Sidiq.

DPS Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan 15Maret 2018 berjumlah 908.540 pemilih, Dengan rincian untuk pemilih laki-laki sebanyak 452.488 orang, sedangkan untuk pemilih perempuan sebanyak 456.052 orang, dengan total TPS sebanyak 2.210 dari 356 kelurahan/desa.

 

(Kpugres/Yayan)

 

foto skripsi

Qurotul Fitriyani, salah satu mahasiswi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), mengambil tema Rumah Pintar Pemilu Raden Paku milik KPU Gresik. Materi yang diinventarisasi terkait keberadaan RPP, tujuan didirikan, hingga apa yang disajikan di dalam RPP. Untuk melengkapi materi yang sudah terinventarisasi, Qurotul melakukan wawancara dengan Makmun, Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas, Divisi yang membidangi. Mereka wawancara dan berdialog terkait RPP. “Saya mengapresiasi inisiatif Qurotul Fitriyah dalam menyelesaikan skripsi pada tugas akhir studinya mengambil tema Rumah Pintar Pemilu (RPP) Raden Paku,” jelas Makmun.

Dalam wawancaranya, Makmun menjelaskan, terkait asal usul pendirian RPP Raden Paku.  Sejarah pemilu dari tahun 1995 hingga 2014, kemudian aktifitas edukasi terhadap masyarakat, dan simulasi coblos. “Semua yang saya jelaskan sudah tersaji di ruang RPP, wawancara ini untuk lebih menegaskan dan menambahkan gambaran materi sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat, pemilih pemula dan disabilitas,” urai Makmun.

Ia juga tidak lupa menjelaskan perlunya menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas yang dimaksud adalah pemilih yang memiliki pengetahuan, kesadaran serta berpartisipasi dalam Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Sedangkan program RPP Raden Paku ada 3, yaitu Sosialisasi ke SMA Sederajat dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Gresik. Selain mensosialisasikan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas juga mengenalkan RPP milik KPU Gresik ini. Kedua yaitu KPU Goes To School dengan mendatangi Sekolah maupun Perguruan Tinggi untuk melakukan pendidikan Pemilih serta membagikan brosur. Terakhir adalah menerima kunjungan di RPP dari elemen masyarakat, termasuk siswa/mahasiswa. 

Terpisah, Suyono, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas menjelaskan perihal teknis berkunjung di RPP.  Pengunjung dapat berasal dari sekolah, organisasi, lembaga maupun perorangan. “Kami persilahkan melihat-lihat sekeliling ruang RPP,  tanya jawab dan  pemutaran video dokumenter tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Gresik.  (kpugres/niah/v)

 

PPK Cerme Giatkan Monitoring Mutarlih

By Admin on Mar 15, 2018 with 0 Commnets

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cerme bertekad untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 berjalan sukses dan sesuai harapan masyarakat. Diantaranya dengan mengerjakan program kegiatan secara detil dan cermat sesuai aturan Perundang-undangan.  

Menurut Ketua PPK Cerme, Khoirudin, salah satu tahapan yang krusial dan rawan masalah yaitu pemutakhiran daftar pemilih (Mutarlih) “Pada saat awal tahapan pemutakhiran data pemilih, kami menggiatkan monitoring ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) hingga menjelang rekapitulasi dan penetapan DPS,” kata Khoirudin.

Harapannya, dari hasil pencocokan dan penelitian data pemilih hingga rekapitulasi dan penetapan DPS di tingkat Kabupaten tidak ada lagi kesalahan dan kekurangan.(kpugres/cerme/v)

 

hoaxKPU Gresik menyerukan agar masyarakat Gresik tidak terpengaruh terhadap berita maupun informasi hoax.  Apalagi kondisi politik menjelang pemilihan/pemilu akan memudahkan orang untuk diadu domba dengan informasi atau berita yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikatakan Ahmad Roni, ketua KPU Gresik menanggapi maraknya tulisan di media massa (internet_red)

Ia mengingatkan agar masyarakat Kabupaten Gresik secara arif dapat memilah apakah informasi/berita itu hoax dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat dapat berkontribusi untuk memerangi berita HOAX di Indonesia, bekerjasama dan menciptakan konten-konten positif di dunia maya.

“Menyikapi perkembangan di media sosial,  yang seringkali meluncurkan informasi dan berita tidak benar, kami dari  KPU Gresik  menolak keberadaan berita hoax.  Karena dampaknya untuk masyarakat bangsa dan negara  sangat besat. Muaranya, dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan bangsa, “ ungkap Roni, Selasa (13/08/2018).

Roni menambahkan, bagaiamanapun hoax adalah berita bohong yang menyudutkan dan memfitnah perseorangan, golongan, bangsa dan Negara. Sebab didalamnya ada manipulasi data, adu domba dan perpecahan.  Sehingga pembaca harus pandai dalam memaknai suatu berita. Jika ada berita cenderung tidak masuk akal dan memfitnah, sebaiknya tidak diteruskan atau dishare ke yang lain.

“Cukup sampai di kita, distop dan jika memungkinkan, dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang,” tandas Roni (kpugres/yayan/v)

 

14. Duduk sampeyanPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Duduksampeyan rutin melakukan evaluasi kinerja terkait tahapan Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 yang menjadi domain tugas PPK sesuai aturan perundang-undangan. Mereka secara rutin mengkaji kinerja yang sudah dilaksanakan.Selain itu, mereka juga melakukan evaluasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Duduksampeyan yang selama ini menjadi kepanjangan tanganan PPK dalam melakukan kegiatan di tingkat desa.  Selain para anggota PPK juga hadir sekretariat PPK dan PPSnya.

“Kami secara rutin mengadakan pertemuan dengan PPS dari 23 desa se-Kecamatan Duduksampeyan. Biasanya kami undang di Aula Kecamatan. Harapan kami, kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja PPS, “ jelas ketua PPK Ahmad Khusaini.

Ia menambahkan, PPK tidak akan segan-segan memanggil PPS dan sekertariatnya yang dianggap kinerjanya lamban. Karena kelambanan mereka dalam bekerja akan menjadi rantai yang bekesinambungaan ikut melambankan semuanya. Padahal PPK selalu dikejar deadline tahapan untuk tepat waktu.

“Kalau PPS lambat kinerjanya, otomatis laporan-laporan dari desa tersebut ikut terlambat sehingga akan mempengaruhi laporan secara keseluruhan hanya ulah dari 1 atau 2 anggota PPS yang lemot,” pungkas Ahmad.(kpugres/vet)  

 

Jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 di Kecamatan Panceng sudah ditetapkan dalam rapat pleno di tingkat  PPK yaitu sebanyak 39.085 orang.  Rinciannya,  jumlah pemilih laki-laki 19.456 orang dan perempuan 19.629 orang.  Sehingga jumlahnya naik 1,43 prosen jika dibanding dengan jumlah pemilih pada  Pilkada  serentak  tahun 2015 lalu yang berjumlah 38.535 orang.Pleno yang dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Panceng pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2018  pukul 19.00 WIB tersebut dihadiri Panwascam, dan perwakilan anggota PPS se-Kecamatan Panceng.

“Data Pemilih ini akan kami limpahkan ke KPU untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Semetara (DPS),” kata  Suharman, ketua PPK Panceng.

Ia memberikan arahan kepada PPS bahwa tugas penyelenggara temasuk PPS masih panjang.   Setelah DPS ditetapkan, selanjutnya adalah mengumumkan kepada masyarakat.  Sebab dimungkinkan masih adanya perubahan-perubahan, sehingga Daftar Pemilih yang diplenokan saat ini bisa bertambah atau berkurang.

“Kami mohon seluruh Jajaran PPS untuk proaktif dalam masalah data ini, karena tiap ada pemilihan/pemilu, yang dipermasahkan ada kevalidan data pemilih.  Selain itu KPU sudah mentargetkan jumlah partisipasi masyarakat yang mencoblos, sehingga jumlah data dan pemilih yang valid akan berpengaruh,” ujar Suharman mantab. (kpugres/panceng/v)

 

STIE Sidayu RPPKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, menerima kunjungan mahasiswa STEI Kanjeng Sepuh Sidayu. Sebanyak 20 mahasiswa diterima di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Raden Paku dari pukul 11.00 hingga 13.00 WIB, mereka ingin mengetahui langsung bagaimana sistem dan tata kelola pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), serta hearing dan tanya jawab dengan komisioner, dan jajaran KPU Kab. Gresik, Kamis (8/3/2018). Dalam kesempatan ini, mahasiswa diberi waktu untuk melihat isi RPP, serta beberapa penayangan film dokumenter kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Gresik. Acara yang dilangsungkan di RPP itu digawangi oleh Komisioner KPU Gresik, Makmun dan Kasubag Teknis, Suyono.

“Terima kasih sudah mengunjungi RPP dan melihat-lihat isi RPP, dan juga sudah melihat video kegiatan. Sehingga kalaupun tanpa menjelaskan terkait demokrasi dan kepemiluan, semua sudah tersaji dalam gambit dan audio visual, ” ujar Suyono.

Ia menjelaskan bahwa dalam RPP para mahasiswa dapat melihat aktivitas dan proses pemilu dari tiap tahapan dari mulai pemilu 1955 hingga pemilu 2014. Dalam RPP, hal-hal terkait sejarah, mekanisme dan hal teknis tentang pemilu digambarkan secara komprehensif dalam beberapa dokumen foto.

Makmun pada kesempatan terpisah mengatakan, kunjungan mahasiswa ini adalah bagian dari pendidikan pemilih dan sosialisasi.  Ia memberikan materi tentang sosialisasi pemilu dan demokrasi.

 “Proses pemilu itu adalah satu sarana atau wadah dalam sebuah mekanisme demokrasi untuk memilih satu pemimpin dalam kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara beradab,“ jelas Makmun.

Setelah paparan dari Komisioner KPU Divisi SDM dan Hupmas, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para Mahasiswa antusias menanyakan berbagai hal mengenai KPU. Acara ditutup dengan saling bertukar cenderamata dan berfoto bersama. (kpugres/yayan/v)

 

stake holder (1)

 

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Gresik mengundang stake holder dalam rangka untuk berkordinasi tekait pemasangan alat peraga kampanye (APK), Kamis (8/3/2018). Hadir dalam acara tersebut selain anggota KPU Gresik juga wakil dari Polres Gresik, BPPKAD Gresik, Dinas Penanaman Modal, Kantor Satpol PP dan Ketua Panwaslu Kabupaten Gresik. Mereka berdiskusi untuk memberikan masukan terkait pemasangan baliho APK yang akan dipasang oleh KPU Gresik.

“Kami dari KPU berkewajiban membuat dan memasang 5 buah baliho APK untuk 2 pasangan calon peserta Pilgub 2018, sedangkan terkait untuk menentukan titik-titik dimana akan dipasang harus berkordinasi dengan instansi terkait,“ ujar ketua KPU Gresik, Ahmad Roni.                                                                                  

Kordinasi dengan instansi terkait ini untuk menyamakan persepsi, dimana pemasangan baliho itu dilihat dari segi peraturan perundangan. Baik peraturan pemilihan maupun peraturan pemerintah setempat. Juga dilibatkan dari polres untuk kordinasi terkait pengamanannya.

“Yang penting, penempatan itu tidak melanggar aturan dan dari segi keamanan maupun strategisitas-nya terpenuhi,” jelas Imron Rosyadi, Ketua Panwaskab Gresik.

Hasil dari rapat tersebut ada 5 titik yang disepakati yaitu Alun-alun Sidayu, Terminal Bunder sebelah selatan menghadap timur. Perempatan Bringkang Menganti geser 50 meter, perempatan Nippon paint, masih dalam survey, kawasan I Love GKB dan cadangan di perempatan Legundi.

“Kami segera mensurvey usulan lokasi ini, semoga usulan tersebut sesuai dengan harapan semuanya,“  tegas Makmun, anggota KPU Divisi SDM dan Parmas (kpugres/kho/vet)

 

PPK Kebomas Sinkronkan DPHP

By Admin on Mar 07, 2018 with 0 Commnets

10. Kebomas DPHPPanitia pemilihan kecamatan (PPK) Kebomas Kabupaten Gresik mengadakan agenda rapat sinkronisasi hasil rapat pleno Panitia pemungutan suara (PPS) tentang Rekapitulasi DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran). Acara ini dilaksanakan Hari Rabu (7/03/2018) di kantor Kecamatan Kebomas Gresik. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk koordinasi dan sinkronisasi hasil rapat pleno yang telah dilakukan oleh PPS di desa/kelurahan masing-masing.Kegiatan yang berlangsung malam hari ini dihadiri oleh ketua PPS dari 21 desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kebomas. Rekapitulasi DPHP merupakan hasil kerja keras petugas PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), yang didampingi PPS saat pencoklitan berlangsung.

Validasi data hasil rekapitulasi di tingkat desa sangat penpting untuk disinkronkan sesuai dengan buku panduan yang diberikan KPU. Data PPS yang perlu disinkronkan antara lain Rekapitulasi DPHP dengan menggunakan formulir model A.B.1-KWK dan rekapitulasi daftar pemilih potensial Non-KTP elektronik menggunakan formulir model A.C.1-KWK. Hal ini untuk mencegah dan menghilangkan kesalahan-kesalahan pada keseluruhan data pemilih.

Data yang sinkron dan valid sangat menentukan kesuksesan acara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur nanti. Di samping itu rapat sinkronisasi DPHP ini sebagai persiapan dan bekal utama untuk rapat pleno penetapan DPHP di tingkat PPK. Rapat pleno penetapan DPHP di tingkat PPK Kebomas dijadwalkan hari jumat tanggal 9 Maret 2018. (kpugres/yayuk/v)

 

Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta melakukan monitoring ke PPK Gresik berkaitan dengan persiapan Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).  Ia  didampingi 3 Komisioner KPU Kabupaten Gresik dan  ditemui oleh seluruh anggota PPK Kecamatan Gresik (Rabu, 07/03/2018). Baihaqi Yulianto, ketua PPK Gresik dalam tanya jawab menyatakan secara garis besar  terkait kerja PPDP dan PPS di wilayah kerjanya. Diantaranya  adalah banyaknya data non KTP-el yang ternyata setelah di cek ke Dispendukcapil, yang bersangkutan telah melakukan perekaman.

“Kami juga melakukan konfirmasi ulang ke PPS dan PPDP. Mayoritas menandaskan  bahwa ketika coklit PPDP tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Tuan rumah yang menerima PPDP tidak bisa memastikan.  Alasan mereka,  masih bisa kami terima untuk dapat dilakukan pembetulan dan perbaikan,” terang Baihaqi

Sementara Ahmad Roni, ketua KPU Gresik meminta Sumiasi, Divisi Data PPK Gresik untuk menunjukkan laporan hasil pleno PPS.  Ia  mempertanyakan perubahan data di beberapa PPS gemuk yang sangat minim. “Hal ini perlu ditanyakan, mengingat sangat tidak mungkin tidak ada perbaikan data dengan potensi pemilih sebanyak itu.  Tolong PPK melakukan cek terhadap hasil kerja PPDP langsung kepada 3 kelurahan yakni Ngipik, Trate dan Sidokumpul,” ujar mantan PPK Manyar itu.

Dewita Hayu Shinta, Komisioner dari KPU Provinsi Jawa Timur selanjutnya memberikan pengarahan-pengarahan berkaitan dengan pola kerja PPK dan monitoring terhadap PPS sehingga didapati hasil DPHP yang valid dan berkualitas. (kpugres/mardiyana/v)