GRESIK- Menjelang pemilihan kepala daerah Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresij menyelenggarakan Bimtek (Bimbingan Teknis) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Acara yang dihadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Gresik ini digelar pada hari Jum'at (15/12) kemarin.
hibah Acara yang berlangsung di Hotel Saptanawa Gresik berlangsung mulai jam 13.00 WIB dan dibuka langsung oleh ketua komisioner KPU Gresik, Akhmad Roni, S.Si.
Dalam sambutannya, Roni menjelaskan, kegiatan bimtek ini membantu PPK dalam melakukan pekerjaan. Pengelolaan dana yg tidak tepat atau kurang baik akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
 
Lanjut Roni, "Transparansi anggaran mulai dari berapa dana yg diterima sampai penggunaan dana. Semua pihak baik Komisioner, PPK maupun sekretariat sama-sama mengetahui dalam pengelolaan dana hibah pilgub 2018 yang diterima."
 
Bimtek yang dihadiri 64 peserta  kali ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah pilgub jatim 2018, serta untuk menyamakan persepsi penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Gresik terkait dana pemilu.
 
Dalam menggiatkan transaparasi dana pilgub 2018 mendatang, KPU Gresik dalam bimtek ini menghadirkan narasumber dari sekretaris KPU dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kabupaten Gresik. (kpugres/nia)

 

Kelola Dana Hibah, Tanggung Jawab Semua

By Admin on Dec 15, 2017 with 0 Commnets

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik menyelenggarakan Bimtek (Bimbingan Teknis) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Acara yang dihadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Gresik ini digelar pada hari Jum'at (15/12).

Acara yang berlangsung di Hotel Saptanawa Gresik, dibuka oleh Ketua KPU Gresik, Akhmad Roni. Ia menjelaskan, kegiatan bimtek tersebut untuk  membantu dan memberikan rule PPK dalam melakukan pekerjaannya. Pengelolaan dana yg tidak tepat atau kurang baik akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

"Transparansi anggaran mulai dari berapa dana yg diterima sampai pada penggunaannya, semua teradministrasi secara cermat. Semua pihak, baik PPK maupun sekretariat sama-sama mengetahui dalam pengelolaan dana hibah Pilgub 2018 yang diterima," tegas Roni.

Materi yang dipaparkan terkait pengelolaan dana hibah yang harapannya untuk meningkatkan kehati-hatian sdm, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban. Selain itu juga untuk menyamakan persepsi pengadministrasian penyelenggara pemilihan di Kabupaten Gresik terkait dana di tiap-tiap posnya.

Dalam menggiatkan kehati-hatian dan transaparansi dana Pilgub 2018, KPU Gresik dalam bimtek ini, selain paparan dari Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Elvita Yuliati, Sekretaris KPU Gresik, Ahmad Fahruddin juga mendatangkan nara sumber Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kabupaten Gresik, Kusufi Esti Ridliani.  (kpugres/nia/v)

 

Pembekalan Tim Verifikator Lapangan

By Admin on Dec 15, 2017 with 0 Commnets

Verifikasi Faktual (Verfak) adalah kegiatan yang penting dalam meneliti dan mencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu. Sehingga pembekalan para verifikatornya dianggap sangat perlu.

Semua staf dan jajaran sekretariat KPU Gresik mendapatkan pembekalan sebelum ke lapangan dalam kegiatan verfak parpol  politik peserta pemilu tahun 2019. Sebagai nara sumber, anggota KPU Divisi Hukum, Chairuz Zimam menjelaskan tujuan dari Bimtek Verfak tersebut dan persiapan apa saja yang harus dimiliki para verifikator lapangan.

Menurut Chairuz Zimam, Anggota KPU Gresik Divisi Hukum, menjadi sangat penting agar para verifikator memahami bagaimana cara dan sikap dalam melakukan verifikasi faktual. Mengingat berbagai kendala akan dialami di lapangan

Zimam menjelaskan tujuan verifikasi faktual agar partai dianggap sah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Terkait Verifikasi faktual tersebut, KPU juga mengacu pada Peraturan KPU no. 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD

“Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud, untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Parpol diantaranya meliputi jumlah dan susunan kepengurusan Parpol di tingkat kabupaten, pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol, domisili kantor dan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang,” jelas Zimam (kpugres/Nia/v)

 

Dana Hibah Harus Dipertanggungjawabkan

By Admin on Dec 08, 2017 with 0 Commnets

Pembiayaan Tahapan Pemilihan atau Pilkada, bersumber dari dana hibah. Jika Pemilihan Bupati/Walikota, dana hibah bersumber dari APBD Kabupaten/Kota setempat. Sedangkan untuk Pemilihan Gubernur, pendanaan dari hibah APBD provinsi.

KPU sebagai instansi penerima dana hibah harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut.  Dasar pengelolaan keuangannya adalah akuntabilitas. Pernyataan ini disampaikan Adiwijaya Bakti, Inspektur KPU RI, saat Bimtek Pengelolaan Dana hibah di Hotel Garden Palace Surabaya, 7 – 8 Desember 2017. Pesertanya dari KPU se-Jatim. Yang hadir adalah Ketua, Divisi Keuangan, Umum  dan Logistik, Sekretaris, Bendahara, Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dari masing-masing KPU Kabupaten/kota se-Jatim.

 “KPU adalah penerima amanah untuk menjalankan suatu fungsi penegakan demokrasi, falisitasi legislative dan eksekutif. Untuk itu kita diberi kewenangan teknis dan sumber daya.  Baik terkait uang maupun orangnya, ’ ujar Adiwijaya.

Oleh karena itu, lanjut Adiwijaya, titipan itu harus dipertanggungjawabkan ke pemberi amanah. Dengan konsep akuntabilitas meminta kita wajib memberikan penjelasan atas suatu transaksi.

“Disini, di setiap transaksi harus bisa kita pertanggungjawabkan. Ada kinerja ada asas moralitas dan amanah publik. Beda dengan hanya sekedar dibelanjakan. Salah satu indikatornya adalah dilaksanakan dengan integritas. Yaitu Konsistensi antara tindakan nilai dan prinsip, “ tambahnya.

Yang terpenting lagi, kata Adiwijaya, mentaati standar-standar yang berlaku. Berhati-hati dengan kekeliruan pembayaran dobel, pembatasan honor nara sumber misalnya jika sudah masuk pokja berarti tidak boleh dibayarkan, bukti perjalanan dinas yang lengkap dan masih banyak lagi. (kpugres/vet)

 

KPU Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Infomasi Pilgub Jatim 2018. Pesertanya semua anggota KPU Divisi SDM dan Parmas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan staf.

Menurut Ketua KPU Propinsi Jawa Timur, Eko Sasmito dalam sambutannya mengatakan bahwa penyampaian informasi dalam Pilgub Jatim adalah prioritas. Semua elemen masyarakat membutuhkan dan merupakan keharusan bagi jajaran KPU di Jawa TImur untuk membangun kemampuan dalam bidang ini.

"KPU telah siap melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Konsekuensi dari apa yang telah kita deklarasikan adalah kita harus secara maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang menjadi bagian tanggungjawab kita dalam transparansi dan akuntabilitas,” tegas Eko.

Harapan Eko, melalui Bimbingan Teknis tersebut, Divisi SDM dan Parmas dapat meningkatkan pengelolaan website di KPU Kabupaten/Kota. Sehingga dapat lebih mengembangkan program kehumasan, pembuatan artikel, esai atau materi pemberitaan dapat lebih baik sehingga benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas.

Kegiatan ini berlangsung di Ijen View Hotel & Resort Bondowoso pada hari Senin-Selasa (4-5/12/2017) (kpugres/mun/v)

 

KPU Provinsi Jawa Timur meyelenggarakan Bimtek kehumasan, media center dan layanan informasi Pilgub Jatim  2018. Bertempat di Ijen View Hotel & Resort Bondowoso pada Senin (4-5 Desember 2017), agenda Divisi SDM dan Parmas ini mengandung seluruh Satker KPU Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur.Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito dalam sambutannya bangun kemampuan seluruh satker KPU Kabupaten / Kota dalam pengelolaan sistem kehumasan. "KPU telah siap melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Konsekuensi dari apa yang telah kita deklarasikan adalah kita harus secara maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang menjadi bagian tanggungjawab kita dalam transparansi dan akuntabilitas. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan agenda ini", tegas Eko Sas.

Diharapkan melalui Bimbingan Teknis seperti ini Komisioner Divisi SDM dan Parmas dan pengelolaan website di KPU Kabupaten / Kota dapat lebih mengembangkan program kehumasan, pembuatan artikel, esai atau materi pemberitaan dapat lebih baik sehingga benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. (kpugres/mun)

 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gresik diambil sumpahnya oleh Ketua KPU Kabupaten Gresik Achmad Roni.  Total anggota PPS di Kabupaten Gresik sejumlah 1068 orang. Tetapi yang diambil sumpahnya secara bersamaan hanya di wilayah daratan.  Sedangkan PPS yang berada di Pulau Bawean didelegasikan untuk dilantik oleh PPK setempat, Kamis (30/11/2017).pps

Penandatanganan Pelantikan ini diwakili oleh 2 orang PPS dari Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas. Selanjutnya mereka juga membacakan Pakta integritas.  Isinya, sumpah dan janji mereka dalam  pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Diantaranya harus menjaga integritas, Transparansi dan menjaga netralitas terhadap Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018.

Ketua KPU Gresik, Ahmad Roni mengingatkan bahwa sumpah yang diambil angggota PPK  ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945 serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Terpenting lagi  adalah tanggung jawab kepada Allah SWT karena manusia hanya mengetahui apa yang nampak dari ucapan dan perbuatan saja. Tetapi Allah tahu hingga relung hati manusia.

“Mulai hari ini anda resmi menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gresik, “Kami yakin bahwa saudara adalah yang terbaik, sehingga mampu dalam melakanakan tahapan pemilihan. Ingat, dalam pakta integritas yang anda uicapkan.  “ ujar Roni setelah pelantikan. 

Sedangkan masa tugas anggota PPS adalah sejak pelantikannya sampai dua bulan setelah pelaksanan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Jalan Jagung Suprapto ini disaksikan juga oleh Perwakilan dari Kepolisan. Perwakilan dari Kodim 0817, Kepala Kantor Kesbang Linmas serta Ketua PPK se-Kabupaten Gresik (kpugres/vet)

 

DKPP Tekan Angka Sanksi Pecat

By Admin on Aug 30, 2017 with 0 Commnets

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017 – 2022 akan memperbaiki kinerja yang selama ini sudah relatif bagus. Salah satu parameter yang akan dibuat agar lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dengan menekan jumlah penyelenggara pemilu yang mendapat sanksi diberhentikan dari tugasnya. Hal ini dikatakan Muhammad, salah satu anggota DKPP yang baru, ketika memberikan paparan dalam rapat Kordinasi Bawaslu dan KPU Propinsi Jawa Timur, serta Panwas dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Hotel Halogen Surabaya, 29 – 30 Agustus 2017.

 

KPU Kota Jambi Kunjungi RPP Raden Paku

By Admin on Aug 29, 2017 with 0 Commnets

Serasa tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Anggota KPU Kota Jambi ingin melihat Rumah Pintar Pemilu (RPP) Raden Paku kepunyaan KPU Gresik. Diskusi mengalir ketika mereka melihat-lihat dari dekat isi RPP Raden Paku. Kota Jambi sendiri juga membuat RPP karena mendapatkan dana untuk pembuatan RPP.

 

Sebagian bilang kalau keadilan itu tingkatannya lebih tinggi dari hukum. Jika orang sudah mendapatkan keadilan maka tidak ada yang dirugikan, namun bila hanya sekedar hukum maka masih ada yang dirugikan. Pernyataan ini diutarakan Sri Sugeng Pujiatmoko saat rakor Bawaslu dengan KPU beserta jajarannya di Sidoarjo (29 – 30 Agustus 2017)