PPK Pemilu 2019 Dilantik

By Admin on Mar 07, 2018 with 0 Commnets

Lantik PPK 2019

 

KPU Gresik melantik 54 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Mereka berasal dari 18 Kecamatan se-Kabupaten Gresik termasuk 2 kecamatan di Pulau Bawean. Pelaksanaan di Hotel Saptanawa pada hari Rabu (7/3/2018) mulai pukul 09.00 WIB. Ketua KPU Gresik, Ahmad Roni setelah seremonial pelantikan menegaskan kembali pentingnya tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

“Sesuai dengan sumpah dan janji anda tadi, dalam menjalankan tugas dan wewenang harus bersungguh-sungguh, jujur adil dan cermat. Ingat, anda harus ikut menegakkan demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan,” tegas Roni

54 anggota PPK ini dilantik berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 42/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2018. Mereka adalah anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 yang dievaluasi kembali. Dari 5 orang menjadi 3 orang. Penilaiannya beradasarkan kuisioner anggota PPK yang lain, sekretaris PPK dan anggota KPU Kabupaten Gresik.

Hadir para pelantikan tersebut, wakil dari Pemkab Gresik, wakil dari DPRD Gresik, Syafik, Kemudian Wakil dari Polres Gresik, Semua Partai Politik yang ada di Gresik, para camat dan stake holder Pemerintahan Kabupaten Gresik (kpugres/vet)

 

7. Duduk KPU JatimPanitia Pemilihan Kecamataan (PPK) Duduksampeyan menerima kunjungan kerja dari ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito pada hari Selasa (06/03/2018) pukul 11.00 WIB. Saat kunjungan mendadak itu, ia didampingi oleh ketua KPU Gresik Akhmad Roni.Tim dari provinsi itu melakukan kunjungan dalam rangka monitoring persiapan sidang pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) serentak di tingkat PPS pada tanggal 5 – 8 Maret 2018.

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan Eko Sasmito kepada PPK Duduksampeyan. Diantaranya terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh PPS dan PPK selama proses pemutakhiran data pemilih. Beliau juga menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas bagi penyelenggara Pemilu.

“Kami berharap, semua penyelenggara di semua tingkatan tetap menjunjung tinggi prefesionalitas dan integritas. Dan yang terpenting lagi adalah netralitas dalam melaksanakan tugas, tidak berpihak ke salah satu peserta pemilihan,” tegas Eko Sasmito. (kpugres/syafi/v)

 

No. 4 Ujung PangkahMenjamurnya warung kopi (warkop) di Kabupaten Gresik, mempunyai dampak bagi warga sekitar. Baik itu dampak positif maupun negatif. Tergantung penikmat kopi dalam memaknai acara ngobar alias ngopi bareng di warkop. Seperti yang dilakukan sebagian besar anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Gresik, diantaranya di Kecamatan Ujung Pangkah. Mereka memanfaatkan ngobar di warkop untuk rapat informal atau sekedar kordinasi menjelang kegiatan.

Bahkan menurut ketua PPK Ujung Pangkah, mereka mempunyai warkop khusus yang biasa untuk nongkrong berdiskusi dan kordinasi.  Nama pemilik warkop itu adalah Sukri atau lebih dikenal dengan warkop Sukri.

“Kami sering menghabiskan waktu di Warkop Sukri dengan anggota PPK maupun PPS se-Kecamatan Ujung Pangkah untuk  membahas banyak hal, terutama terkait tahapan Pilgub Jatim 2108, “ ujar Hanif, Ketua PPK Ujungpangkah.

Diakui oleh Cak Sukri, pemilik Warkop Sukri,  Sejak terbentuknya PPK akhir tahun 2017 lalu warkopnya menjadi semakin ramai. Karena nyaris setiap hari baik PPK maupun PPS ngopi di warkopnya. “Alhamdulillah, penghasilan kami jadi naik.  Sebab,  selain kopi, kami juga menyediakan makanan dan minuman lain yang bisa dijadikan teman saat ngobrol berdiskusi,”  ungkap Cak Sukri. (kpugres/up/v)

 

TUNGSURA-BEKASI-1

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pusura-Tungra (Pemungutan, Perhitungan Suara) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Perhitungan Pemilihan (Situng). KPU RI, Arif Budiman dalam sambutannya berharap agar dengan diadakannya Bimtek ini, jajaran penyelenggara dapat terus menjaga kompetensi, profesionalisme, transparansi dan integritas. Kegiatan ini juga diharapkan bermanfaat bagi bangsa dan yang terpenting untuk pelaksanaan pemilu, terutama tentang kemurnian suara ketika proses pemungutan, perhitungan, hingga di konversi menjadi kursi, dengan cara yang baik dan benar.

“Itu harus kita lakukan sejak dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ditetapkan di provinsi. Ingat bahwa KPU harus siap, karena itulah bentuk konkrit pertanggungjawaban anda atas pekerjaan yang dilakukan,” ujar Arif dalam sambutannya.

Sementara Ida Budhiati, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memberikan paparan, terkait potensi pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum.

“Negara di Indonesia sangat serius dalam membangun demokrasi yang baik, dimulai dengan kontruksi penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya untuk mencapai aspek prosedur dan mengggugurkan aspek teknis, tapi juga ingin hasil yang berintegritas, “ tegasnya.

Ketua Bawaslu Abhan, juga menyampaikan materi tentang Standar Pengawasan dalam Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Suara. Abhan juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu, selalu berkoordinasi satu sama lain, demi suksesnya Penyelengaraan Pemilihan 2018, maupun Pemilu pada tahun 2019.

KPU Gresik yang hadir pada kegiatan ini yaitu Ketua Ahmad Roni, Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Suyono serta Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas, Sandra Amelia. Acara Bimtek tersebut merupakan gelombang II dan digelar di Hotel Horison, Kota Bekasi. Kegiatannya berlangsung selama tiga hari, Rabu – Jum’at (28/02/3018 s/d 02/03/2018) di Hotel Horison Bekasi. diikuti oleh kurang lebih 143 satuan kerja KPU, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. (kpugress/hajar/v)

 

Pencocokan dan penelitan (coklit) data pemilih menjadi tema mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, yang magang di KPU Gresik selama 1 bulan. Hasil dari pengamatan mereka, ternyata problematika yang dihadapi Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan kegiatan coklit ternyata tidak sedikit.Sumber yang digali, selain pengamatan langsung saat mereka mengikuti tim monitoring ke lapangan dalam mensupervisi PPDP, juga wawancara dengan anggota KPU Gresik dan pemilih. Sedangkan elemen yang digunakan saat mendata para pemilih, juga menjadi perhatian mahasiswa semester 5 itu. Diantaranya alat kerja PPDP, struktur PPDP hingga masalah atau kendala yang dihadapi PPDP saat coklit.

Alat kelengkapan PPDP terdiri dari form model A.kwk (daftar pemilih), A.A.kwk (daftar pemilih baru), A.A.1.kwk (tanda bukti terdaftar sebagai pemilih), A.A.2.kwk (stiker), tanda pengenal, alat tulis dan buku kerja PPDP. Mereka harus melaporkan secara berkala kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayahnya setiap 10 hari sekali.

“Dalam melakukan coklit, PPDP harus cermat dan teliti, tidak hanya melakukan pendataan, namun harus melakukan pencocokan dan penelitian antara data di A.kwk dengan KTP el dan Kartu Keluarga, sehingga data yang dihasilkan adalah data yang valid,” ujar Fikri salah satu mahasiswa yang magang, setelah mewawancarai Sidik Notonegoro, Anggota KPU Gresik, Divisi Perencanaan dan Data

Rumah yang sudah dicoklit, harus ditempeli Stiker (A.A.2.kwk) sebagai tanda sudah didatangi PPDP dan didata. Dasar penempelan stiker dalam hal ini adalah kepala keluarga yang telah memiliki kartu keluarga. Misalnya dalam 1 rumah terdapat 2 kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga, maka rumah tersebut ditempeli 2 stiker.

Menurut Qosam, salah satu mahasiswa PKL yang lain, dari hasil penelitiannya, kendala di lapangan ternyata tidak sedikit. Ada masyarakat yang tidak mau ditemui karena takut. Ada yang dikira pemberi sumbangan, bahkan ada yang tidak dapat ditemui tanpa alasan.

“Dari hasil monitoring, memang ada masyarakat yang belum mempunyai atau belum melakukan perekaman KTP el. Terkait hal ini PPDP harus mencatat dalam form A.kwk di kolom keterangan bahwa belum memiliki KTP el atau belum dipastikan memiliki KTP el,” urai Qosam.

Dia menambahkan, PPDP diminta agar sering berkoordinasi dengan PPS maupun PPK agar menemukan solusi atas semua permasalahan tersebut. Dalam monitoring, Qosam melihat KPU memberikan arahan kepada PPK untuk disampaikan kepada PPS agar secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja PPDP, sekaligus memberi arahan terkait permasalahan di lapangan.

“Kami juga melihat KPU Gresik melakukan monitoring secara langsung kepada PPDP untuk memastikan apakah kinerja mereka bekerja sesuai prosedur atau tidak”, pungkasnya.(kpugress/Vet/Yayan)

coklit Benjeng

 

Roni Dapil Jember

Komisi Pemilihan Umum JawaTimur (KPU Jatim) menggelar Rapat Kordinasi  Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. Agenda Rakor lebih difokuskan pada pembahasan  usulan dapil di masing-masing kabupaten/kota dan perrmasalahan yang ada. Begitu juga Kabupaten Gresik yang diwakili oleh Ketua KPU sekaligus Divisi Teknis dan Kasubag Teknis. Di hadapan para undangan dari 38 KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, Anggota KPU Jatim Divisi Hukum, Muhammad  Arbayanto, menekankan agar KPU Kabupaten/Kota harus menjelaskan detail-detail terkait penataan dapil yang dilakukan di wilayah serta alokasi kursi yang ada.

Selanjutnya, berbagai masalah dan hambatan yang ada di masing-masing kabupaten/kota dijelaskan oleh wakil dari KPU Kabupaten/Kota. Namun sebagian besar dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota meminta ada penambahan Dapil dengan berbagai pertimbangan/alasan, setelah melalui uji publik.

Akhmad Roni, Ketua KPU Gresik sekaligus Divisi Teknis juga menyampaikan hasil  Rapat Koordinasi Uji Publik yang dilaksanakan di Hotel Tunjungan Surabaya sebelumnya. Hadir pada kegiatan di Gresik itu,  partai politik, elemen masyarakat dan stakeholder terkait.

“Saat uji publik kemarin, dari berbagai masukan, mengerucut  ada dua usulan rancangan.  Rancangan pertama dengan tujuh dapil, sedangkan rancangan kedua ada delapan dapil. Yang membedakan dapil tersebut dari tujuh prinsip dalam penataan dapil ialah pada prinsip proporsional,” ujar Rani.

Hasil Rapat Kordinasi di daerah dilaksanakan Sabtu-Minggu, tanggal 24-25 Februari 2018 di Hotel Panorama  Jember ini, akan disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi sebagai dokumen rancangan dapil dan alokasi kursi pemilihan umum tahun 2019 pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. (kpugres/yayan/v)

 

manyar

Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih telah usai tepat pada 18 Februari 2018 lalu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU. Tahapan selanjutnya yaitu proses rekapitulasi hasil coklit oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dimana proses rekapitulasi ini merupakan bagian penting yang harus dilakukan secara teliti, cermat dan tepat.
Mengingat pentingnya rekapitulasi tersebut, Div. Data PPK Manyar adakan simulasi rekapitulasi yang diikuti PPS dengan jumlah TPS terbanyak, yaitu Suci, Yosowilangon, Pongangan dan Sembayat yang masing-masing 22, 19, 12 dan 11 TPS, di kantor PPK Manyar, 21/2/18.
"Saya hanya mengundang beberapa PPS dengan TPS terbanyak untuk lakukan simulasi, agar tidak ada keterlambatan pengiriman data", terang Fahruddin Div. Data PPK Manyar. Di sisi lain, Juyana ketua PPS Yosowilangon merasa terbantu dengan simulasi ini. "saya dan teman-teman PPS yang hadir ini sangat terbantu, karena merasa diberikan perhatian khusus", tegas Juyana.  Dengan adanya simulasi ini, Fahruddin Dev. Data berharap agar rekap hasil coklit dilakukan dengan maksimal dan segera dikirim ke PPK. (kpugres/Am/M2)

 

SMAMIO Ramaikan RPP Raden Paku

By Admin on Feb 22, 2018 with 0 Commnets

RPP SMAMIO

Siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 (SMAMIO) GKB Gresik mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) milik KPU Kabupaten Gresik. Mereka adalah murid kelas X dan XI yang berjumlah hampir 200 orang. Dengan didampingi Kepala Sekolahnya, Siswanto dan sejumlah staf guru, Keluarga Besar SMAIO ini diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten Gresik didampingi Kepala Sub. Bagian Teknis Pemilu dan HupMas, Selasa (22/02/2018). Suwanto dalam sambutannya mengatakan, tujuan kedatangan mereka ke KPU Kabupaten Gresik, untuk mengkaji lebih jauh tentang kepemiluan dan semua hal yang terkait dengan pemilihan umum, untuk membekali siswa-siswi dengan ilmu yang didapat langsung dari KPU.

“Sebentar lagi para siswa siswi kami menjadi pemilih pemula, sehingga pembekalan terkait kepemiluan dan pendidikan politik yang benar harus diperoleh. Melalui KPU Gresik, kami berharap para siswa dapat menyerap tambahan ilmu tersebut,” ujar Siswanto.

Anggota KPU Kabupaten Gresik, Divisi SDM dan Parmas, Makmun, menyambut positif tujuan dan kedatangan keluarga besar SMAMIO. Karena mensosialisasikan terkait kepemiluan sudah menjadi kewajiban KPU, termasuk terhadap pemilih pemula. Salah satu media sosialisasi dan pembelajaran terkait kepemiluan dan demokrasi adalah di RPP.

“RPP merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh KPU untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dimana didalamnya tersaji berbagai data, informasi dan pengetahuan tentang kepemiluan,” ujar Makmun,

Dalam sesi sosialisasi tersebut, Makmun menguraikan pentingnya pemilu, syarat menjadi pemilih, keterwakilan perempuan dan waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjadi pemilih yang cerdas.

Meskipun suasana agak gerah karena terik matahari dan mereka duduk lesehan di halaman belakang kantor KPU, tetapi antusias siswa dalam berdialog patut diacungi jempol. Banyak  pertanyaan dari para siswa, mulai dari isu money politic, kader partai politik yang pindah partai hingga bagaimana menjadi tim sukses. Semuanya dijawab oleh Makmun dengan lugas.

Setelah selesai, secara bergantian para siswa masuk ruangan RPP melihat miniatur kepemiluan hingga menonton video visualisasi di screen LCD. Namun sebelumnya dilakukan sesi foto bersama dan peberian cindera mata. (kpugres/hajar/v)

 

panceng

Tahapan kegiatan Kampanye pemilhan gubernur dan wakil gubernur Jatim 2018 sudah dimulai. Tepatnya pada tanggal 15 Pebruari sampai dengan 23 Juni 2018,  namun sebagian masyarakat masih belum banyak tahu tentang waktu, cara, dan bentuk kampanye, serta larangan-larangan kampanye. Mensikapi hal tersebut, PPK Kecamatan Panceng melakukan kegiatan sosialisasi kampanye melalui media siaran radio lokal yang berada di Perguruan Muhammadiyah desa Pantenan Kec. Panceng, yaitu stasiun Radio Permata FM.

Menurut Divisi Parmas PPK Panceng, Siti Haiya, S.IP,  bahwa sosialisasi melalui siaran radio merupakan salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang segala hal yang berhubungan dengan kampanye pilgub jatim 2018, sehingga masyarakat paham dan mengerti aturan-aturan yang ada, terlebih bagi para pelaksana kampanye yang ada di lini bawah.

“Masih banyak masyarakat yang belum paham betul aturan-aturan kampanye, maka mereka butuh pencerahan. Dan itu bagian dari tugas kami selaku penyelenggara di tingkat kecamatan” tuturnya.

Di penghujung saiaran, Siti Haiya menghimbau dan berpesan: Pertama, kepada warga masyarakat untuk tidak terprovokasi dan teradu domba oleh isu-isu SARA, dengan tetap menjaga keguyupan dan kerukunan. Soal beda pilihan dan dukungan itu hak demokrasi masing-masing. Kedua, Siti Haiya menghimbau kepada para tim pelaksana Kampanye di bawah, agar memperhatikan dn mematuhi rambu-rambu kampanye sebagaimana tertuang dalam regulasi yang sudah ditetapkan di UU no 10 tahun 2017, dan PKPU no 4 Tahun 2017.

“Semoga tahapan kampanye berjalan tertib, aman, dan guyup rukun,” katanya di sela-sela akhir siaran, yang dipandu penyiar radio sekaligus pengelolah radio Permata FM, Bung Bisma. (ppkpanceng/Haya/M2)

 

sosialisasi adhoc

Jelang pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten Gresik beserta sekretaris PPK. Kegiatannya, sosialisasi tahapan rekrutment badan adhoc penyelenggara pemilu 2019. Sosialisasi ini dilaksanakan di  Hotel Saptanawa Gresik, Selasa (20/02/2018). Pembentukan badan adhoc untuk pemilu 2019 di Kabupaten Gresik, akan menggunakan sistem evaluasi. Penilaian dilakukan oleh PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap rekan kerja masing-masing dan panitia penyelenggara setingkat di atasnya. KPU Kabupaten Gresik akan mengevaluasi PPK dan PPK akan mengevaluasi PPSnya. Hasil penilaian ini akan direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menentukan personil yang akan dilibatkan kembali dalam Pemilu 2019. 5 orang PPK akan dikerucutkan menjadi 3 orang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan PPS masih tetap 3 orang.

“Karena PPK berjumlah 5, Nanti 4 anggota PPK akan mengevaluasi 1 orang kawannya, begitu juga kawan yang lain akan dievaluasi 4 orang kawannya juga. Kemudian sekretaris dan KPU ikut serta mengevaluasi,” ujar Roni, ketua KPU Gresik dalam sambutannya. 

Sedangkan, Makmun selaku Divisi SDM dan Parmas menambahkan, dengan melibatkan rekan kerjanya diharapkan hasil evaluasi itu akan lebih valid dan obyektif karena rekan kerja dan sekretaris ikut menilai (evaluasi-red)

“Nanti ada baanyak penilaian, diantaranya terkait keaktifan anggota PPK/PPS, keaktifan berpendapat dan konsekwensi dalam menindaklanjuti keputusan, tingkat kehadiran, kenetralan terhadap parpol hingga pola kordinasi dengan sekretariat,” tandas Makmun.

Penilaian PPK dan PPS  harus dilakukan secara objektif dan serius, tidak karena kawan atau golongan. Apapun hasilnya nanti, harapan Makmun, semua akan guyup rukun demi kelancaran dan kesuksesan Pilkada maupun Pemilu. (kpugres/hajar/v)